Singapura catat ketimpangan pendapatan terendah pada 2020

JAKARTA

Pemerintah Singapura menyatakan ketimpangan pendapatan di negara tersebut turun ke titik terendah sepanjang sejarah pada 2020 yang menandakan efektifnya kebijakan yang pro terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Perdana Menteri Heng Swee Keat mengatakan koefisien gini atau gini ratio di Singapura pada tahun lalu berhasil ditekan menjadi menjadi 0,375, turun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 0,398.

“Ini adalah kinerja terbaik Singapura sejak kami mulai mencatat data [rasio gini] pada tahun 2000,” kata Heng yang juga Menteri Keuangan Singapura, dalam program diskusi dengan Channel News Asia pada Minggu malam.

Pada 8 Februari, Departemen Statistik Singapura mencatat rata-rata rumah tangga penduduk Negeri Merlion menerima sebesar SGD6.308 atau setara dengan Rp 67,19 juta (kurs Rp 10.653/SGD) dari berbagai skema bantuan pemerintah pada tahun 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya SGD4.684.

Heng mengatakan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah akan terus dilakukan pemerintah di tahun anggaran 2021.

Heng mengatakan Paket Jaminan sebesar SGD6 miliar, yang diluncurkan pada Anggaran 2021 akan memberikan dukungan sangat signifikan bagi rumah tangga guna meredam dampak langsung dari kenaikan Pajak Barang dan Jasa (GST).

"Untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang 20 persen itu, ini setara dengan tidak membayar kenaikan GST selama 10 tahun, dan untuk rata-rata (rumah tangga) itu lima tahun," tambah dia.

Pemerintah Singapura pada awalnya mengumumkan dalam APBN 2018 bahwa mereka berencana untuk menaikkan GST dari 7 menjadi 9 persen.

Namun, Heng mengatakan dalam Anggaran 2020 tarif GST tidak akan diberlakukan pada tahun 2021, mengingat dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Pekan lalu, Pemerintah Singapura meluncurkan stimulus fiskal baru senilai USD8,3 miliar untuk membantu segmen-segmen ekonomi yang terpukul keras dalam pandemi Covid-19 dan mendanai upaya vaksinasi.

Selain langkah-langkah bantuan untuk pandemi, Singapura juga menguraikan rencana belanja pemerintah lainnya, yaitu akan menggelontorkan sekitar SGD24 miliar selama tiga tahun ke depan untuk membantu transisi bisnis dan pekerja ke dunia paska pandemi.

Kemudian sekitar SGD900 juta dalam bantuan rumah tangga, termasuk pemberian tunai dan potongan harga untuk pengeluaran utilitas.