Partai Aung San Suu Kyi klaim menangi pemilu Myanmar

Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar

Partai yang berkuasa Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi pada Senin mengklaim memenangkan mayoritas kursi, meskipun penghitungan suara masih terus berlangsung.

Aung Shin, juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, mengklaim partainya telah memenangkan 246 kursi di legislatif nasional berdasarkan laporan dari para kandidat.

Sebanyak 5.643 kandidat mewakili lebih dari 90 partai memperebutkan 1.171 kursi nasional, negara bagian, dan daerah.

Parlemen bikameral Myanmar, Pyidaungsu Hluttaw, terbagi menjadi Amyotha Hluttaw, Dewan Kebangsaan atau majelis tinggi yang beranggotakan 224 orang - dan Pyithu Hluttaw, Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih rendah dengan 440 kursi.

“Kami menghitung kemenangan yang dilaporkan masing-masing kandidat di seluruh negeri. Kami yakin sejauh ini memenangkan 100 persen di tiga wilayah dan memenangkan setidaknya 264 kursi di Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw," kata Aung Shin kepada Anadolu Agency melalui telepon pada Senin.

“Kami sangat yakin memenangkan setidaknya 322 kursi di Pyihtuangsu Hluttaw sehingga kami dapat memilih presiden dan bertanggung jawab atas pemerintahan serikat untuk lima tahun ke depan,” kata dia.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sebelumnya menang telak dalam pemilu 2015.

Aung Shin mengatakan wilayah Mandalay tengah adalah satu dari tiga wilayah di mana NLD memenangkan semua kursi.

"Jadi Daw Win Mya Mya juga memenangkan kursi," kata dia mengacu salah satu dari dua kandidat Muslimnya, Win Mya Mya, yang bertarung untuk kursi di Pyithu Hluttaw.

Dia mengatakan kandidat Muslim lainnya, Sithu Muang, yang merupakan mantan tahanan politik, juga memenangkan kursi di parlemen daerah di wilayah Yangon.

Komisi Pemilihan Umum akan membuat pernyataan pertama soal hasil pemilihan pada Senin.

Namun KPU mengatakan butuh waktu berhari-hari untuk mengumumkan keseluruhan hasil.

Militer yang punya posisi kuat di negara itu mendapat 25% kursi parlemen tanpa pemilu.

Militer akan mengontrol kementerian utama termasuk masalah dalam negeri dan memiliki hak veto pada masalah konstitusional.

Ada dewan legislatif dan pemerintah daerah di masing-masing tujuh negara bagian dan tujuh wilayah negara.

Internet shutdown, miss-informasi

Sementara itu, Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) menyatakan keprihatinan atas penutupan internet dan “penyebaran informasi palsu” selama pemilihan umum.

"Menjelang pemilu, penutupan layanan internet pemerintah Myanmar yang sedang berlangsung di Myanmar Barat diperpanjang, membatasi akses ke layanan telekomunikasi untuk lebih dari satu juta warga di zona konflik," kata IFJ, menyebutnya sebagai "manipulasi terang-terangan dan campur tangan pemerintah dalam membatasi akses komunikasi, kebebasan pers dan ekspresi pribadi."

IFJ mengatakan membatasi akses internet sangat merusak proses politik di Myanmar dan berdampak negatif pada warga beresiko seperti di negara bagian Rakhine dan Chin.

“IFJ menyerukan pemulihan segera akses internet dan telekomunikasi,” kata IFJ.

Kelompok HAM menyerukan kecaman internasional

Fortify Rights, kelompok hak asasi manusia, pada Senin menyerukan komunitas internasional untuk mengutuk pencabutan hak massal minoritas Muslim Rohingya dalam pemilihan nasional Myanmar yang diadakan pada Minggu.

"Pemilu yang diadakan kemarin di Myanmar tidak bebas dan tidak adil," kata kelompok hak asasi manusia itu dalam sebuah pernyataan.

“Prinsip inti pemilu di bawah hukum internasional adalah hak pilih yang universal dan setara dan itu tidak terjadi kemarin,” kata Ismail Wolff, direktur regional Fortify Rights yang berbasis di Thailand.

“Komunitas internasional harus dengan tegas mengutuk pencabutan hak warga Rohingya dan etnis lain atau kelompok berisiko lainnya yang membuka jalan bagi pelanggaran di mendatang,” ucap kelompok HAM itu.