Malaysia optimistis naikkan posisi Indeks Persepsi Korupsi

JAKARTA

Pengamat meyakini Indeks Persepsi Korupsi Malaysia akan membaik pada tahun 2019, lansir Bernama pada Kamis.

Kriminolog Malaysia Datuk Seri Akhbar Satar mengatakan pemerintah Pakatan Harapan hingga kini tanpa henti melakukan upaya pemberantasan korupsi dan menjadikan negara itu bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebelumnya Malaysia berada pada posisi 61 pada 2018 dalam CPI berdasarkan survei Transparency International.

"Saya yakin Malaysia akan dapat naik tiga tingkat dalam CPI," kata Akhbar Satar.

Pemerintah Pakatan Harapan, kata Akhbar Satar, juga telah mendirikan Pusat Nasional untuk Pemerintahan, Integritas dan Anti-Korupsi (GIACC) untuk mengkoordinasikan dan memantau semua kegiatan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan guna memerangi korupsi.

Badan ini juga bertanggung jawab merencanakan, merumuskan strategi dan mengevaluasi kebijakan tata kelola yang baik dan nol toleransi terhadap korupsi.

Orang yang bertanggung jawab atas pusat ini tidak lain adalah Tan Sri Abu Kassim Mohamed, mantan kepala Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC).

Pemerintah juga tidak mengizinkan menteri-menteri kabinet menerima hadiah lebih dari RM500 atau sekitar Rp1,7 juta kecuali karangan bunga, makanan dan buah-buahan.

Pada bulan Januari 2019, Perdana Menteri Mahathir Mohamad meluncurkan Rencana Anti-Korupsi Nasional (NACP) 2019-2023 dengan mengusung tema "Memutus Rantai Korupsi", yang mencerminkan keseriusan Pemerintah dalam menangani korupsi.

Akhbar Satar mengatakan, kasus demi kasus yang terungkap adalah tanda positif bahwa lebih banyak yang dapat dicapai jika pemerintah bertekad memerangi korupsi.

“Upaya pemerintah melawan korupsi mulai membuahkan hasil,” ucap dia.

Dalam satu tahun kekuasaannya, pemerintah Pakatan Harapan telah melakukan penangkapan 1.230 orang terkait kasus korupsi.

Akhbar Satar mengusulkan agar pemerintah memasukkan kurikulum anti korupsi ke sekolah.