Indonesia dorong ASEAN kembali desak militer Myanmar implementasi konsensus

JAKARTA

Indonesia mendorong ASEAN memperkuat kembali komitmennya untuk mendesak militer Myanmar mengimplementasikan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut pascakudeta militer.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menilai konsensus tersebut menjadi satu-satunya solusi yang ada saat ini.



“Maka dari itu, penting agar konsensus lima poin segera diimplementasikan demi keselamatan warga Myanmar dan perdamaian di kawasan,” kata Abdul Kadir dalam diskusi daring, Kamis.

Konsensus tersebut disepakati pemimpin negara-negara ASEAN dalam pertemuan di Jakarta, akhir April silam.

Isi konsensus antara lain menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, membentuk utusan khusus ASEAN, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Indonesia sekaligus meminta ASEAN mempercepat penunjukan dan pengiriman utusan khusus ASEAN.

Menurut Abdul Kadir, utusan khusus ASEAN harus bergerak cepat dengan panduan yang sejalan dengan konsensus lima poin.

Abdul Kadir mengungkapkan Myanmar harus memberikan akses bagi utusan khusus ASEAN mengunjungi negara tersebut dan bertemu semua pihak terkait.

Seluruh negara-negara ASEAN, kata Abdul, harus menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menciptakan perdamaian di Myanmar.

“ASEAN membutuhkan komitmen yang lebih kuat untuk mempercepat implementasi konsensus,” ungkap dia.

Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.

Hingga 16 Juni 2021, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pasukan junta telah menewaskan 865 orang sejak kudeta militer.