JAKARTA

Filipina tetap akan berpatroli di Kepulauan Spratly, meski China menyerukan agar negara itu menghentikan “provokasi ilegal” di Laut Filipina Barat.

Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. mengatakan Filipina akan tetap berpatroli “karena itu [Spratly] milik kita kita.”

“Mereka bisa saja menyebutnya provokasi ilegal, tapi di putusan arbitrase mereka sudah kalah. Kalau mereka tidak menerima, itu pilihan, ini dunia yang bebas. Saya tidak akan menghentikan siapa pun untuk berbicara,” ujar Locsin, kutip the Philippine Star.

Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) yang berbasis di Den Haag membatalkan klaim teritorial China atas sembilan garis putus-putus di hampir seluruh Laut Cina Selatan.

Pengadilan tak menemukan landasan hukum bagi hak bersejarah dan sembilan garis putus-putus China dan menganggap Beijing melanggar hak kedaulatan Filipina.

Pengadilan tak menemukan dasar hukum bagi klaim China atas hak bersejarah

Pekan lalu, Filipina mengajukan protes diplomatik atas penangkapan nelayan mereka di lepas pantai Bajo de Masinloc pada Mei.

Filipina juga keberatan atas ulah radio ilegal China yang terus memantau pesawat patroli Filipina di seputaran laut itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa klaim Filipina itu melanggar keamanan dan kedaulatan China.

Pada Selasa, Angkatan Laut Filipina mengumumkan bahwa mereka telah merampungkan pembangunan penanda kedulatan di 11 pulau tak berpenghuni di ujung utara Luzon.

“Penanda itu menegaskan kedaulatan absolut negara kita atas pulau tak berpenghuni tersebut dan perairan di sekitarnya,” ujar Pejabat urusan publik Angkatan Laut Luzon Utara Letnan Jaypee Abuan.