DPR Filipina mulai bahas aturan rokok elektrik dan vape

JAKARTA

Dewan Perwakilan Rakyat Filipina akan melanjutkan pembahasan tentang aturan regulasi rokok elektrik dan vape meski sudah ada larangan Presiden Duterte tentang penggunaan tembakau alternatif.

Philstar menulis bahwa komite tentang perdagangan dan industri akan memulai dengan rapat dengar pendapat pada 2 dan 10 Desember mendatang.

Anggota DPR Ruffy Biazon dan Robert Ace Barbers, keduanya menekankan perlunya undang-undang untuk membuat peraturan atau kontrol pada produk electronic nicotine delivery system (ENDS) harus permanen dan efektif.

"Saya pikir undang-undang yang diusulkan untuk mengatur ENDS harus dilanjutkan dan tekad Presiden dan sikap tegas terhadap vape harus diambil sebagai sinyal bagi legislatif untuk mengambil tindakan segera dan mendesak," kata Biazon kepada Philstar, Senin.

Barbers setuju dan menjelaskan bahwa "masih ada kebutuhan untuk meloloskan undang-undang segera jika pemerintah akan mengadopsi larangan vape yang akan mengutip kebijakan dan ketentuan pidana."

Kedua anggota parlemen ini adalah pendukung rancangan peraturan yang tertunda itu.

Biazon dan Barbers menjelaskan bahwa Presiden dapat memerintahkan larangan tersebut dan mengeluarkan perintah eksekutif tanpa adanya undang-undang.

"Ya, Presiden dapat mengeluarkan larangan menerapkan prinsip kesehatan masyarakat dan mandatnya untuk melindungi kepentingan rakyat di bawah Konstitusi," kata Barbers.

Namun, menurut Biazon akan lebih baik jika Kongres membuat langkah pengaturan sehingga Presiden dapat melembagakan kebijakannya tentang ENDS.

“Namun, perintah presiden bukanlah kebijakan yang dilembagakan, tidak seperti jika kebijakan itu diadopsi melalui undang-undang,” kata dia.

Biazon menambahkan, Malacañang harus mengeluarkan perintah lebih cepat, dengan mengatakan “perintah lisan yang sederhana akan sulit diterapkan dengan benar dan tindakan yang diambil oleh penegak hukum dapat dipertanyakan.”