Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar 

Seorang biksu Buddha tidak yakin apakah dia harus meninggalkan biaranya setelah pertempuran bersenjata di bagian utara negara bagian Rakhine awal bulan ini membuat penduduk desa kehilangan tempat tinggal dan tanpa makanan.

Sebelas rumah di sebuah desa di kota Yathay Taung dihancurkan selama bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak Tentara Arakan - sebuah kelompok etnis yang mayoritas beragama Budha - di sekitar desa pada 5 September.

Seminggu kemudian, sebagian besar penduduk desa meninggalkan desa karena kekurangan makanan.

"Meskipun pertempuran secara langsung berdampak hanya pada 50 orang dari 11 kepala keluarga, konsekuensinya sangat besar," kata biksu Abbas Ashin Naryaka kepada Anadolu Agency, Selasa.

Dia mengatakan penduduk desa takut meninggalkan kota ketika desas-desus menyebar bahwa militer menanam ranjau darat di daerah-daerah terdekat setelah pertempuran.

Naryaka menambahkan bahwa pihak berwenang tidak melakukan apa pun untuk membantu penduduk desa meskipun mereka mengajukan permohonan makanan minggu lalu.

"Kami kehabisan beras. Itulah masalah utama. Itulah sebabnya penduduk meninggalkan desa," ujar dia,

Para biksu Buddha biasanya makan dua kali sehari, sarapan pagi dan makan siang, tetapi sekarang, Naryaka hanya makan satu kali sehari.

"Saya juga harus pergi jika tidak ada donasi beras [baik dari pihak berwenang atau individu] dalam seminggu," tambah dia.

Khin Maung latt, seorang anggota parlemen daerah dari kota Yathay Taung, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa badan amal lokal berencana untuk mengunjungi desa dan menyumbangkan makanan untuk penduduk.

"Penduduk desa belum menerima bantuan dari pihak berwenang. Itu sebabnya kami berusaha membantu mereka," kata Khin.

"Jika ada pertempuran yang pecah di daerah itu, kami mungkin harus menunda perjalanan donasi," ujar doa, seraya menambahkan bahwa setidaknya dua desa lain di kota itu menghadapi situasi yang sama.

Setiap hari, ada laporan tentang pertempuran di Rakhine sejak Tentara Arakan melancarkan serangan terhadap pos-pos polisi pada Januari, yang menewaskan 13 petugas.

Menurut Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, sekitar 30.000 orang yang terlantar akibat pertempuran dan mereka berlindung di 114 kamp sementara di enam desa di negara bagian Rakhine.

Menteri Win Myat Aye pekan lalu mengatakan kepada parlemen serikat bahwa pemerintah menyediakan beras, minyak goreng, garam dan kebutuhan lain senilai MMK1,4 miliar (sekitar Rp.12,8 miliar) untuk warga desa yang terlantar selama delapan bulan terakhir.

Namun, anggota dewan majelis rendah Phay Than yang mewakili kota Myay Bone di Negara Bagian Rakhine, menegaskan bahwa klaim pemerintah tentang warga terlantar diberi makanan yang cukup tidak benar.

Phay mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pertempuran baru telah menggusur setidaknya 60.000 orang di negara bagian Rakhine, merujuk pada data dari organisasi non-pemerintah lokal (LSM).

Menekankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk membantu para pengungsi terlalu rendah, dia mengatakan bahwa dana MMK100 juta (sekitar Rp.921 juta) per bulan tidak cukup.

"Jadi pemerintah harus membantu LSM. Itu cara termudah dan paling efektif untuk membantu orang yang membutuhkan," tegas Phay.

Dia mengatakan ada hambatan bagi LSM lokal dan internasional untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi para pengungsi, meskipun tidak ada larangan resmi yang diberlakukan oleh pemerintah.

"Jika pemerintah tidak memberikan keamanan, bagaimana LSM dapat memberikan bantuan kepada para pengungsi?" tutur Phay.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya yang cukup untuk membantu rakyatnya.