Blokir internet di Rakhine masuk hari ke-151

JAKARTA 

Pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah Myanmar di negara bagian Rakhine sudah mencapai hari ke-151 pada Selasa.

Sejumlah lembaga bantuan dan kelompok HAM berulang kali memperingatkan bahwa pemutusan akses internet itu menutup mata pencaharian dan mengancam keselamatan masyarakat, sekaligus memperburuk krisis kemanusiaanm, seperti disebut Myanmar Times.

Para pengungsi menjadi sulit mengakses bantuan. Begitu pula, kelompok donor sulit menjangkau para pengungsi.

Blokir internet dicabut di lima kota kecil pada akhir Agustus lalu, namun belum ada keputusan untuk mengakhiri pemadaman listrik di Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauk Daw dan Minbya.

Juli lalu, anggota parlemen Kota Rathedaung Daw Khin Saw Wai mengajukan proposal darurat yang didukung anggota lainnya untuk memulihkan internet.

Namun proposal ini ditolak oleh pembicara parlemen.

“Tak hanya pengungsi perang, tapi juga korban banjir. Kami tak segera mengetahui kesulitan mereka karena tak memiliki akses internet,” ujar dia.

Kementerian Komunikasi mengatakan alasan penutupan itu adalah, “ganggung perdamaian dan pembatasan kegiatan ilegal.”

Pertempuran antara Arakan Army dan militer terjadi sejak akhir tahun lalu di Chin dan Rakhine.

Konflik ini menewaskan puluhan warga sipil dan mengakibatkan puluhan ribu lainnya mengungsi.

Berdiri sejak 2009, kelompok bersenjata Arakan Army menuntut otonomis yang lebih besar bagi orang-orang etnis Rakhine.

Pemblokiran internet itu juga menggagalkan investasi besar-besaran yang seharusnya masuk ke Myanmar.

Pameran investasi di Pantai Ngapai pada Februari lalu yang didukung Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (JETRO) dan kedutaan Jepang lalu tak beroleh hasil sesuai harapan.

Para pebisnis mengatakan dorongan investasi sudah habis bahkan sebelum dimulai.

Blokir internet juga bertentangan dengan Roadmap Ekonomi Digital Myanmar yang dirilis tahun ini.

Mereka yang tak memiliki akses internet memperoleh diskriminasi lebih lanjut, seiring kian banyaknya layanan pemerintah lewat daring.

Pada hari ke-100 blokir internet, sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar kampanye dengan kelompok bisnis seperti EuroCham Myanmar.

PBB mendesak pemulihan layanan internet dan menyebut ini sebagai “hambatan signifikan untuk pekerjaan dan komunikasi.