Angkatan Laut Thailand bersikukuh beli lagi kapal selam China

JAKARTA 

Angkatan Laut Kerajaan Thailand bersikukuh mempertahankan rencana pengadaan dua kapal selam lagi dari China, di tengah penolakan publik.

Kepala staf Angkatan Laut Laksamana Sittiporn Maskasem mengatakan Thailand membutuhkan lebih banyak kapal selam untuk strategi pertahanan, namun Partai Pheu Thai mengeksploitasi persoalan itu demi keuntungan politik.

“Ada upaya politik dengan memanfaatkan masalah ini untuk menyerang pemerintah,” ujar Maskasem, kutip the Bangkok Post.

Maskasem mencontohkan Vietnam yang memiliki enam kapal selam, sementara Indonesia mempunyai lima dan tengah memesan empat lainnya.

Begitu pula, Malaysia memiliki dua kapal selam, Singapura memiliki empat dan tengah memesan empat lainnya.

Senada dengan itu, Myanmar yang memiliki satu kapal selam tengah memesan empat unit lainnya.

Menurut Maskasem, pembelian kapal selam itu dilakukan secara transparan dengan anggaran Angkatan Laut selama tujuh tahun fiskal.

Pembelian pertama tiga kapal selam asal China telah rampung dengan anggaran 2017.

Rencananya kapal selam itu akan dikirimkan pada 2023.

Jumat lalu, subkomite DPR Thailand menyetujui pembelian lagi dua kapal selam dari China senilai 22,5 miliar baht atau Rp10,46 triliun.

Ketok palu itu beroleh kemarahan publik. Topik #PeopleSayNoToSubs dalam bahasa Thai menjadi tending teratas di media sosial.

Pada Minggu, anggota parlemen Pheu Thai Yutthapong Jarassathian menyebut bahwa kontrak pengadaan G to G Thailand-China itu tidak valid karena sebatas diteken oleh kepala angkatan laut.

Menurut Yutthapong, hanya perdana menteri atau menteri luar negeri yang secara hukum dapat mewakili pemerintah dalam kesepakatan semacam itu.

Semisal pun mendesak, lanjut Yutthapong, hanya menteri pertahanan yang dapat diberi otoritas.

Wakil Laksamana Prachahart Sirisawat, wakil kepala staf angkatan laut, dan juru bicara angkatan laut membantah tuduhan Yutthapong.

“Kami tidak akan membiarkan politisi menggunakan informasi palsu untuk menciptakan kebencian terhadap angkatan laut. Jangan mempolitisasi masalah tersebut. Jika Anda, politisi, kehabisan ide untuk melawan pemerintah, cari saja orang lain, tapi jangan gunakan masalah kapal selam,” ujar Prachachart.