Regional

20.000 mahasiswa Thailand akan demonstrasi anti pemerintah

Demonstrasi diyakini tidak akan berubah menjadi aksi kekerasan

Pizaro Gozali Idrus   | 16.09.2020
20.000 mahasiswa Thailand akan demonstrasi anti pemerintah Ilustrasi: Demonstrasi di Thailand. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Badan-badan keamanan menyampaikan sebanyak 20.000 mahasiswa akan menggelar demonstrasi anti Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha pada Sabtu mendatang, kata sumber pemerintah.

Sumber itu mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari aksi unjuk rasa di Universitas Thammasat, Bangkok tersebut sebab demonstrasi tidak akan berubah menjadi aksi kekerasan.

“Badan keamanan percaya jika pengunjuk rasa berencana untuk berkemah, itu tidak akan lebih dari satu malam dan tidak banyak orang yang akan ambil bagian," kata sumber itu, kutip Bangkok Post.

Stithorn Thananithichote, peneliti Institut Raja Prajadhipok, juga menyuarakan hal senada.

Menurut dia, tidak banyak yang akan terjadi selama rapat aksi demonstrasi pada Sabtu nanti karena aksi ini digerakkan oleh United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) yang diketuai oleh Parit Chiwarak.

UFTD, kata dia, bukan arus utama gerakan mahasiswa anti pemerintah sebab sejumlah organisasi mahasiswa tidak setuju dengan tuntutan reformasi monarki.

Jade Donavanik, seorang ahli hukum dan mantan penasihat Komite Perancang Konstitusi, mencatat bpara pemimpin UFTD, terutama Parit, dikenal berpikiran independen dan sulit dikendalikan.

“Parit telah terlibat dalam aktivisme siswa sejak dia menjadi siswa sekolah menengah. Dia, bersama dengan beberapa teman, keluar untuk memprotes para pelaku kudeta setelah kudeta Mei 2014,” kata Jade.

Koalisi pemuda Thailand, mahasiswa dan aktivis politik telah melancarkan serangkaian protes sejak pertengahan Juli 2020 yang menjadi aksi protes jalanan terbesar di negara itu sejak kudeta enam tahun lalu.

Gerakan anti pemerintah yang menyebar ke berbagai wilayah ini mendesak Perdana Menteri Prayut Chan o-cha mundur.

Prayut diketahui merupakan mantan kepala militer yang mengkudeta pemerintahan pada 2014.

Demonstran juga menuntut pembubaran parlemen dan kebebasan mengkritik pemerintah.

Aksi demonstrasi pemerintah pun kini merembet dengan menyentuh sakralitas raja.

Agustus lalu, demonstran turun ke jalan di Bangkok dan membacakan daftar tuntutan untuk kerajaan termasuk reformasi hukum "lese majeste" yang melindungi Raja dari kritik.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın