Pengadilan bubarkan partai oposisi Thailand

Muhammad Latief

JAKARTA

Pengadilan Thailand pada Kamis memerintahkan pembubaran partai oposisi karena mencalonkan saudara perempuan raja sebagai calon perdana menteri dalam pemilihan 24 Maret.

Channelnewsasia melansir, larangan bagi Thai Raksa Chart/Partai Raksa Thailand yang diumumkan dua minggu sebelum Pemilu memukul peluang partai oposisi mengalahkan partai sekutu junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun.

"Pengadilan telah memerintahkan agar partai dibubarkan," kata Hakim Taweekiet Meenakanit dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang juga melarang anggota dewan eksekutif partai dari politik selama 10 tahun.

Thai Raksa Chart adalah salah satu dari beberapa partai yang loyal pada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan militer. Mereka beradu dukungan dengan partai yang mendukung pemimpin junta Prayut Chan-o-cha sebagai kandidat perdana menteri.

Partai-partai oposisi mengatakan pencalonan Prayut, menurut UU Pemilu memungkinkan junta menunjuk Senat majelis tinggi berkapasitas 250 kursi, dapat menghasilkan pemerintahan terpilih dengan pengaruh militer yang kuat.

Polisi mengerahkan lebih dari 1.000 petugas di dalam dan sekitar pengadilan serta menutup daerah sekitarnya sebelum putusan dikeluarkan.

Pemimpin partai Preechapol Pongpanich, yang tampak emosional, mengatakan kepada wartawan di luar pengadilan bahwa partai menerima keputusan itu.

"Kami semua memiliki niat baik untuk negara ini," katanya.

Pendukung partai ini terlihat menangis, mengatakan mereka akan memilih partai oposisi lainnya.

Komisi Pemilihan meminta pengadilan membubarkan partai setelah mencalonkan Puteri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai perdana menteri. Komisi menggambarkan pencalonan itu sebagai "antagonis terhadap monarki konstitusional".

Sang putri melepaskan gelar kerajaan pada tahun 1972 tetapi masih diperlakukan sebagai anggota senior keluarga kerajaan, yang sangat dihormati di Thailand.

Raja Maha Vajiralongkorn sangat menentang pencalonan saudara perempuannya, menyebutnya "tidak pantas" dan tidak konstitusional, pencalonannya dengan cepat didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan.

Thai Raksa Chart sebenarnya bukan merupakan partai pro-Thaksin terbesar, pembubarannya akan melemahkan strategi pendukungnya dengan menerjunkan beberapa partai terpisah dengan harapan mendapatkan lebih banyak kursi untuk para loyalis Thaksin.

Bergerak ke depan

Partai-partai yang selaras dengan kebijakan populis Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan sejak 2001. Tetapi perubahan dalam undang-undang pemilihan telah secara efektif menghilangkan suara rakyat, dalam upaya yang menurut para loyalisnya bertujuan untuk menghilangkan pengaruhnya.

Peraturan baru pemerintah militer, menguntungkan partai-partai kecil dengan mengorbankan partai-partai pemenang suara melalui formula yang rumit ketika 150 "kursi daftar partai" dibagikan di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 500 kursi.