Pemerintah: Pilkada Paniai tertunda bukan karena kelompok bersenjata
Pemilihan tertunda karena pengurus KPU dipecat dan penetapan pasangan calon baru digelar H-2
Seorang warga melihat daftar untuk memberikan suaranya di Bali, Indonesia pada tanggal 27 Juni 2018. Sebanyak 152 juta lebih banyak orang Indonesia memilih gubernur, walikota dan bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 171 daerah di Indonesia. ( Mahendra Moonstar - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
Hayati Nupus
JAKARTA
Pemerintah menegaskan tertundanya Pilkada 2018 di Kabupaten Paniai, Papua, bukan karena serangan kelompok bersenjata.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan beberapa waktu lalu memang ada gangguan dari kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Namun tertundanya Pilkada di Paniai karena persoalan lain.
“Bukan karena kelompok bersenjata, Papua dalam kondisi aman, secara umum tidak ada masalah,” kata Bahtiar, Kamis, di Jakarta.
Bahtiar mengatakan Pilkada 2018 di Paniai tertunda karena pengurus KPU setempat dipecat.
Selain itu, kata Bahtiar, Pilkada 2018 di Paniai juga tertunda karena penetapan dua dari lima pasangan calon baru dilakukan dua hari lalu. Sehingga logistik surat suara Pilkada belum tersedia.
Mestinya, ujar Bahtiar, KPU Provinsi Papua mengambil alih koordinasi. Hanya saja KPU Provinsi Papua belum tiba hingga hari pelaksanaan.
“Akhirnya diputuskan ditunda,” ujar dia.
Meski begitu, ujar Bahtiar, persoalan tersebut hanya terjadi pada pemilihan Bupati Paniai. Pemilihan Gubernur Papua tetap berjalan lancar.
Rabu kemarin, Indonesia menggelar Pilkada 2018 di 171 wilayah. Terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 29 kota. Pemerintah mencatat terdapat 150.713.544 orang daftar pemilih tetap, dengan 387.262 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
