Hayati Nupus
02 Juli 2020•Update: 07 Juli 2020
JAKARTA
Myanmar akan menggelar pemilihan umum pada 8 November mendatang.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) mengatakan kontestasi politik itu akan memperebutkan total 1.111 kursi nasional, negara bagian dan regional, kutip the Myanmar Times.
Kontestasi juga akan memperebutkan 330 kursi Pyithu Hluttaw (Majelis Rendah) dan 168 Amyotha Hluttaw (Majelis Tinggi), atau 12 untuk setiap negara bagian dan wilayah.
Selain itu, kontestasi juga akan memperebutkan 644 kursi reguler dan 29 untuk etnis minoritas di parlemen negara bagian dan regional.
Pemilu itu akan digelar di seluruh kota, termasuk di zona konflik, imbuh UEC.
Pendaftaran nama calon anggota parlemen dilakukan 20 Juni hingga 10 Agustus dan komisi akan meninjau nama-nama tersebut pada 11-17 Agustus.
Sekitar 37 juta orang pemilih telah memenuhi syarat untuk turut berpartisipasi secara pasif.
Dari 97 partai kandidat, 79 akan memperebutkan kursi secara nasional sedang 18 lainnya akan berfokus pada satu wilayah atau negara bagian.
Sementara itu UEC belum membentuk komisi pemilihan umum di daerah-daerah mandiri seperti Tambang Lar dan Wa, yang diatur oleh kelompok-kelompok bersenjata etnis.
Myanmar menggelar pemilihan umum secara bebas dan terbuka sejak 2015, setelah lebih dari setengah abad dalam pemerintahan militer.
Transisi demokrasi Myanmar dimulai dengan pemilihan U Thein Sein 2010 dari Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan dengan dukungan militer.
Sein memperkenalkan liberalisasi ekonomi dan reformasi politik yang membuka jalan bagi pemilihan bebas pertama pada 2015, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Daw Aung San Suu Kyi.
NLD mengambil alih kabinet pada 2016, pemerintahan sipil pertama di Myanmar sejak Jenderal Tatmadaw merebut kekuasaan pada 1962.
