Istana bantah Anwar Ibrahim bertemu Raja Malaysia siang ini

Berita ini diperbarui pada pukul 14.47 WIB

JAKARTA, Indonesia

Istana Malaysia membantah akan ada pertemuan antara Raja Malaysia dengan pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu siang, mengutip Bernama.

Sumber Istana menegaskan rencana pertemuan yang beredar di aplikasi pesan instan adalah palsu, lapor Bernama tanpa menyebut identitas sumber Istana.

Sebelumnya pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, dijadwalkan akan bertemu Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada Sabtu siang ini, mengutip media lokal MalaysiaKini dan Astroawani.

Beberapa sumber Partai Keadilan Rakyat (PKR), partai yang dipimpin Anwar, mengatakan Raja Malaysia telah memberikan waktu untuk bertemu kepada anggota parlemen dari kota Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia itu pada pukul 14:30 waktu setempat, kata MalaysiaKini.

Politik dalam negeri Malaysia terus memanas. Pada Sabtu pagi puluhan warga turun ke jalan di Kuala Lumpur membawa bendera hitam dan meminta PM Malaysia Muhyiddin Yassin mundur karena dianggap gagal mengatasi pandemi.

Sehari sebelumnya, aliansi masyarakat sipil Malaysia mendatangi Istana Raja Malaysia untuk mengajukan memorandum pemecatan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin

Koalisi Aksi Memorandum Rakyat Malaysia, yang terdiri dari 40 NGO, mengatakan Muhyiddin telah melanggar konstitusi dengan melakukan pencabutan undang-undang darurat tanpa persetujuan Agong atau Raja Malaysia.

Mustapa Mansor, ketua koalisi, mengatakan pencabutan undang-undang darurat tanpa persetujuan Raja Malaysia adalah tindakan yang tidak menghormati konstitusi dan bertentangan dengan sistem Demokrasi Parlementer.

Raja Malaysia pada Kamis menyampaikan kritik atas langkah pemerintah Malaysia mencabut undang-undang darurat Covid-19 atau Ordinan Darurat secara sepihak tanpa melalui persetujuan Agong telah melanggar konstitusi.

Kritik terbuka Raja kepada pemerintahan Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama kalinya sejak perdana menteri Malaysia itu naik ke tampuk kekuasaan sejak Maret tahun lalu.

Seketaris Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan dalam pernyataannya bahwa Konstitusi Federal dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan untuk memberlakukan dan mencabut peraturan darurat berada di tangan Raja.

Pencabutan UU darurat secara tiba-tiba itu memicu ketakutan dan kemarahan di negara yang berada di tengah gelombang Covid-19 yang melonjak akibat varian Delta yang sangat menular, seperti banyak negara lain di Asia Tenggara lainnya.

Beban kasus virus Malaysia sekarang di atas 1 juta dan jumlah kematian lebih dari 8.700 orang, dengan angka harian mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari terakhir.