Hayati Nupus
25 November 2019•Update: 25 November 2019
JAKARTA
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia Anwar Ibrahim tak berniat untuk menerima jabatan menteri yang ditawarkan jika terjadi reshuffle.
“Saya tidak punya niat seperti itu,” ujar dia, seperti dikutip The Star.
Anwar menjawab pertanyaan ini saat menghadiri Konvensi Reformis 2019 di IDCC, Shah Alam, Minggu.
Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan akan mereshuffle komposisi kabinet.
Sebelumnya, dalam pidato Anwar mendesak agar semua pihak bersabar dan tak mempersoalkan rencana transisi antara dia dan Perdana Menteri.
“Kita perlu memberi ruang kepada Dr Mahathir agar proses itu bisa berlangsung damai,” kata dia.
Anwar menegaskan bahwa hanya dewan presiden Pakatan Harapan yang dapat memutuskan siapa yang akan mengambil alih posisi perdana menteri.
Dia mengingatkan anggota partai bahwa agenda reformasi belum rampung sejak mereka menang dalam Pemilihan Umum ke-14.
Reformasi akan rampung setelah seluruh agenda dilaksanakan secara tepat, misalnya aksi untuk melindungi kaum miskin dan meningkatkan mata pencaharian mereka.
Anwar mendesak anggota partai, terutama reformis veteran, agar bersabar dalam mengambil alih posisi pemimpin negara.
Kesabaran itu, lanjut dia, penting agar transisi tertib.
Pertemuan dewan presiden Sabtu lalu tak membahas masalah transisi, kata dia.
Di akhir konvensi anggota dewan konstituensi negara bagian Selangor (Ijok) Idris Ahmad, menetapkan tenggat bagi Anwar untuk mengambil alih kendali negara.
“Kami ingin tanggal Anwar menjadi perdana menteri ditetapkan, tak boleh lebih dari 10 Mei 2020,” ujar dia.
