Analis: Peluang Anwar Ibrahim jadi PM Malaysia tipis

JAKARTA

Ahli politik Malaysia mengatakan peluang Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri tipis karena masih solidnya pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Azmi Hassan, ahli politik Universitas Teknologi Malaysia, mengatakan koalisi pemerintah Perikatan Nasional sudah menyampaikan dukungannya kepada PM Muhyiddin Yasin.

“Muhyiddin masih memiliki support yang kuat terutama dari Sarawak yaitu Gabungan Partai Serawak (GPS),” ujar Azmi kepada Anadolu Agency pada Kamis.

GPS sejauh ini menjadi loyalis PM Muhyiddin Yassin dengan kekuatan 19 kursi di Parlemen.

Sebelumnya, masing-masing sekretaris jenderal Barisan Nasional (BN), Partai Islam se-Malaysia (PAS), Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Partai Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah (STAR), dan Partai Bersatu Sabah (PBS), menyatakan dukungannya kepada PM Muhyiddin Yasin.

Dalam aturan politik Malaysia, diperlukan minimal 112 kursi anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi oposisi Pakatan Harapan yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Parti Aksi Demokratik (DAP), dan Partai Amanah memiliki 91 kursi.

Azmi menyatakan jika Anwar tidak segera membuktikan adanya dukungan mayoritas, keadaan akan menjadi lebih sulit bagi ketua oposisi Pakatan Harapan itu.

“Waktu yang lebih panjang akan memberi peluang bagi Perdana Menteri Muhyiddin untuk mencari tahu siapa saja anggota parlemen yang mendukung Anwar dan seterusnya membujuk mereka untuk kembali mendukung PM,” kata Azmi.

Azmi mengatakan Anwar melakukan kesalahan strategi dengan mengumumkan dirinya sebagai pemilik suara mayoritas di parlemen saat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah atau Raja Malaysia masih terbaring di rumah sakit.

“Karena ini akan menunda pertemuan Anwar dengan Agong dan kemudian memberikan nafas lega kepada Muhyiddin,” ujar Azmi.

Situasi kian sulit, kata Azmi, saat Partai Aksi Demokratik (DAP), sekutu Anwar Ibrahim, hanya akan mendukung jika Anwar menyodorkan bukti memiliki mayoritas.

“Tampaknya gaya Anwar kali ini yang berharap dapat menyingkirkan Muhyiddin sangat tipis,” ucap Azmi.

Terlepas dari manuver-manuver ini, Azmi mengatakan keputusan akhir pergantian PM Malaysia saat ini bukan berada di tangan Anwar Ibrahim, tetapi Raja Malaysia.

Azmi menyampaikan Agong bisa memutuskan peralihan kekuasaan dilakukan melalui parlemen untuk mendapatkan suara mayoritas atau melalui pemilihan umum jika parlemen dibubarkan.

“Hal ini tertuang dalam konstitusi yang menyatakan bahwa PM harus mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Raja yaitu Yang Dipertuan Agong,” ucap Azmi.

Tengku Adnan, pengamat politik Malaysia, menyampaikan bukan kali pertama Anwar menyatakan memiliki dukungan mayoritas.

Namun, kata Adnan, selama ini Anwar tidak pernah dapat membuktikan klaimnya tersebut di hadapan publik dan juga Raja Malaysia.

“Melihat perkembangan situasi politik terkini, sepertinya peluang Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri tipis kecuali Anwar benar-benar dapat membuktikan dukungan mayoritas tersebut,” terang Adnan kepada Anadolu Agency pada Kamis.

Adnan menduga manuver yang dilakukan Anwar kemarin antara lain untuk meraih simpati rakyat Sabah yang akan menggelar pilkada pada Sabtu mendatang.

Rakyat Sabah, kata Adnan, akan melihat siapa yang menjadi Pemerintah Pusat sekarang karena mereka akan menyesuaikan.

“Sebab apa yang penting bagi mereka adalah kesinambungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negeri Sabah sehingga program pembangunan SDM dan juga infrastruktur dapat berjalan dengan baik,” jelas Adnan.

Situasi masih samar

Hisomuddin Bakar dari lembaga penelitian politik Malaysia Ilham Center mengatakan pernyataan Anwar bahwa Muhyiddin telah kehilangan dukungan masih kabur karena dia tidak mengungkapkan jumlah dukungan sebenarnya dari anggota parlemen.

“Bagi saya, situasinya masih samar dan belum jelas bagaimana Anwar menjadi Perdana Menteri,” ujar Hisomuddin kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan jika benar memiliki suara mayoritas, Anwar harus membuktikan dukungan itu di parlemen atau menghadapi Yang di-Pertuan Agong dari daftar tersebut.

“Bagi saya, situasinya masih samar dan belum jelas bagaimana Anwar menjadi Perdana Menteri,” kata dia.

Hisomuddin mengatakan angka yang paling masuk akal adalah Pakatan Harapan mendapat dukungan dari United Malays National Organisations (UMNO).

“Pertanyaannya, apakah sekutu PH, DAP dan Amanah, bisa menerima UMNO sebagai partai di pemerintahan?” kata dia.

Hisomuddin mengatakan UMNO terlibat dalam korupsi dan kleptokrasi.

“Sulit bagi DAP dan Amanah untuk menerima pimpinan UMNO terkait korupsi dan kasusnya sedang disidangkan,” tutur Hisomuddin.

UMNO selama ini menjadi lawan politik bagi koalisi Pakatan Harapan.

Setelah pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir tumbang pada Maret lalu setelah berkuasa sejak 2018, UMNO bergabung dengan pemerintahan Perikatan Nasional untuk mendukung PM Muhyiddin Yasin.