Nicky Aulia Widadio
23 Februari 2021•Update: 24 Februari 2021
JAKARTA
Pemerintah menyatakan vaksin Covid-19 dari program mandiri tidak boleh diperjualbelikan.
Skema vaksinasi mandiri ini memungkinkan perusahaan menyediakan vaksin untuk karyawan mereka di luar program vaksinasi gratis yang disiapkan pemerintah.
Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Arya Sinulingga mengatakan perusahaan yang ikut program mandiri harus menggratiskan biaya vaksinasi bagi para pekerjanya.
“Pengusaha harus memberikan gratis kepada para buruhnya. Jadi bukan dijual dan diperjualbelikan,” kata Arya melalui siaran virtual, Selasa.
Perusahaan juga tidak boleh menggunakan fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk menggelar vaksinasi bagi karyawan.
Menurut Arya, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu program vaksinasi gratis yang tengah berjalan.
Jenis vaksin yang digunakan juga harus berbeda dengan yang digunakan pemerintah pada program vaksinasi gratis.
Sejauh ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat telah ada 6.689 perusahaan yang mendaftar untuk ikut serta dalam program mandiri.
Perusahaan tersebut berasal dari beragam sektor industri seperti industri padat karya, manufaktur, perbankan, hingga transportasi.
“Ini terbuka untuk siapa saja, bahkan UMKM pun boleh mendaftar. Tapi sifatnya opsional, tidak wajib,” kata Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Kamdani.
Pelaksanaan vaksinasi mandiri ini sendiri masih menunggu terbitnya peraturan dari Kementerian Kesehatan.
Namun, rencana vaksinasi mandiri ini dikritik oleh sejumlah pihak.
Sebelumnya diberitakan, epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan program vaksinasi mandiri berpotensi memotong alur yang telah diatur pemerintah sesuai prioritas penanganan pandemi.
Pandu menilai vaksinasi mandiri justru menimbulkan ketimpangan, sehingga akses vaksin yang lebih cepat diukur berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta.
Dia bersama sejumlah orang yang menamai diri sebagai Koalisi Vaksin untuk Semua telah membuat petisi agar pemerintah membatalkan wacana ini.
