UNDP: Dampak pembangunan Indonesia belum merata meski IPM meningkat

JAKARTA

Laporan terbaru United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan bahwa dampak pembangunan di Indonesia belum merata, meski indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia meningkat secara umum.

Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan kesenjangan paling berdampak pada perempuan dan penduduk di daerah terpencil di Indonesia.

Indonesia secara umum mendapat nilai IPM sebesar 0,707 dan termasuk salah satu negara dengan pembangunan manusia kategori tinggi.

Indonesia berhasil meningkatkan angka harapan hidup menjadi 71,5 tahun, rata-rata lama sekolah menjadi 8 tahun, dan pendapatan menjadi USD11.256 per kapita.

Namun kesenjangan tampak tidak merata ketika diturunkan berdasarkan kelompok, misalnya berbasis gender.

UNDP mencatat IPM laki-laki Indonesia yakni 0,727 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional, sedangkan IPM perempuan Indonesia yakni 0,681.

Rata-rata lama sekolah laki-laki Indonesia ialah 8,4 tahun sedangkan perempuan hanya 7,6 tahun.

Selain itu, pendapatan laki-laki Indonesia yakni USD14.789 per kapita, sedangkan perempuan Indonesia berpendapatan USD7.672 per kapita.

“Perempuan adalah kelompok terbesar yang menjadi korban kesenjangan,” kata Bahuet di Jakarta, Selasa.

Dia melanjutkan, kesenjangan juga tampak di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Contohnya, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tidak sebaik di kota-kota besar.

Laporan terbaru UNDP ini, kata Bahuet, membawa pesan agar pemerintah dapat membuat kebijakan dan program proteksi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan serta mengantisipasi ketimpangan baru di masa depan.

Bahuet mengatakan salah satu hal penting yang perlu diselesaikan Pemerintah Indonesia ialah konektivitas lewat infrastruktur fisik dan teknologi informasi.

“Bukan hanya perkara orang memiliki ponsel, itu sudah dimana-mana. Ini tentang konektivitas lanjutan, misalnya dalam aspek perbankan sehingga kita menempatkan mereka di dalam lingakaran ekonomi,” kata dia.

Ekonom UNDP, Rima Prama Artha menyarankan pemerintah juga perlu fokus memanfaatkan teknologi untuk mengefisienkan pemerataan pembangunan.

“Mungkin dengan pelayanan teknologi yang lebih baik, kemudian rumah sakit yang bersifat mobile bisa menangkap perbaikan fasilitas kesehatan, begitu juga dengan pendidikan,” kata dia.

“Saya rasa akan kurang efisien jika pembangunan infrastruktur fokus pada semua pulau terpencil, tapi dengan bantuan teknologi kita bisa menggunakan atau meningkatkan apa yang sudah ada,” ujar Rima.