Pilkada 2020 dalam bayang-bayang ancaman Covid-19

JAKARTA

Pada hari ini sebanyak 309 kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang masih tinggi.

Banyak masyarakat mengkritisi keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada di tengah lonjakan kasus positif.

Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak cukup berisiko karena sebanyak 29 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada berada pada zona merah risiko penularan Covid-19.

Kemudian 220 kabupaten/kota berada pada zona sedang dan 56 kabupaten/kota berada pada zona rendah penyebaran Covid-19.

“Pada 3 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada tidak ada penambahan kasus baru dan 1 kabupaten/kota tidak terdampak Covid-19,” ungkap Dewi dalam konferensi pers virtual, Rabu.

Dia mengatakan risiko penyebaran Covid-19 pada dasarnya sama antara 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada dan 205 kabupaten/kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada.

Tidak ada dampak Pilkada pada penyebaran Covid-19

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mohammad Mahfud MD membantah bahwa penyelenggaraan Pilkada bisa meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

Dia mengatakan tidak ada kaitan antara Pilkada dengan besarnya kasus Covid-19 karena pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh mencegah penularannya.

Menko Mahfud mengatakan pada saat pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak, ada kekhawatiran yang sangat serius dari sebagian masyarakat akan jadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Tapi, dari data yang disampaikan Satgas Covid-19 mengatakan tidak ada bedanya tren perkembangan Covid-19 di antara daerah yang melakukan Pilkada dan yang tidak,” ujar dia.

Menko Mahfud mengatakan tahapan Pilkada masih akan berlangsung sampai ada keputusan final KPU yang dilanjutkan dengan pelantikan kepala daerah terpilih.

Dia meminta agar kewaspadaan yang sudah dilakukan selama ini harus diteruskan agar bisa mencegah penularan Covid-19.

“Penyebaran Covid-19 akan terus terjadi dan harus dikendalikan sampai batas waktu tertentu,” kata Menko Mahfud.

Dia mengatakan pemerintah sudah mendatangkan 1,2 juta dosis calon vaksin Covid-19 dan pada akhir tahun atau awal tahun depan akan bertambah menjadi 3 juta dosis calon vaksin sehingga akan lebih mudah mengendalikan pandemi.

Menko Mahfud mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena proses vaksinasi masih memerlukan waktu dan juga terbatas.