Iqbal Musyaffa
09 Desember 2020•Update: 09 Desember 2020
JAKARTA
Kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan pandemi Covid-19 masih rendah sehingga perlu diubah agar bisa mendukung pemulihan ekonomi.
Dari pemantauan yang dilakukan pemerintah kepatuhan memakai masker masyarakat di 98 kabupaten/kota masih di bawah 60 persen.
Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan tingkat kepatuhan di atas 90 persen hanya terjadi di 60 kabupaten/kota.
Sedangkan tingkat kepatuhan 76-90 persen ada pada 191 kabupaten/kota, sedangkan 61-75 persen terdapad pada 153 kota/kabupaten.
“Pemerintah memantau secara langsung, sistematis, dan terintegrasi. Ini kerja sama Satgas Covid dengan TNI/Polri dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia dalam konferensi pers.
Sejauh ini menurut dia sudah ada 43.816.467 laporan yang diterima dalam kurun waktu dua bulan.
Jumlah orang yang dipantau lebih dari 164,59 juta orang di lebih dari 42,41 juta titik pada 512 kabupaten/kota dari 34 provinsi.
“Pada November dan Desember jumlah kepatuhan menggunakan masker di bawah 60 persen bertambah,” jelas Dewi.
Kepatuhan masyarakat menjaga jarak juga rendah.
Dalam studi itu ditemukan sebanyak 101 kabupaten/kota memiliki kepatuhan menjaga jarak di bawah 60 persen.
Tingkat kepatuhan menjaga jarak yang berada pada rentang 91-100 persen hanya terjadi di 49 kabupaten/kota.
Sedangkan kepatuhan masyarakat menjaga jarak paling banyak berada pada rentang 76-90 persen yang terjadi di 181 kabupaten/kota.
Kemudian 167 kabupaten/kota memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak dalam rentang 61 hingga 75 persen.
“Pelaksanaan Pilkada serentak di 309 kabupaten/kota tahun cukup berisiko karena sebanyak 29 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada berada pada zona merah risiko penularan Covid-19,” ujar dia.
Kemudian 220 kabupaten/kota berada pada zona sedang dan 56 kabupaten/kota berada pada zona rendah penyebaran Covid-19.
“Pada tiga kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada tidak ada penambahan kasus baru dan 1 kabupaten/kota tidak terdampak Covid-19,” ungkap Dewi.
Dia mengatakan risiko penyebaran Covid-19 pada dasarnya sama antara 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada dan 205 kabupaten/kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada.
