JAKARTA

Pemerintah menyebut ada indikasi keterlibatan pihak asing yang memprovokasi kondisi di Wamena, Papua, sehingga terjadi kerusuhan pada Senin.

Bahkan kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pihak asing tersebut ingin memanfaatkan isu kerusuhan dan membawanya ke Sidang Umum PBB yang tengah berlangsung di New York, Amerika Serikat.

Moeldoko menyebut bahwa pihak asing itu sengaja memancing aparat penegak keamanan di sana untuk melakukan pelanggaran HAM berat dalam mengamankan kerusuhan.

"Karena situasi ini sekali lagi situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi PBB. Jadi kita harus mensikapi itu dengan baik, jangan sampai kita ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya," kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin.

Presiden Joko Widodo, kata dia, telah memerintahkan aparat untuk menahan diri dan tidak terpancing dalam menyelesaikan kerusuhan di Wamena.

"Jadi semuanya harus terkontrol dengan baik oleh aparat keamanan, dan tidak ada langkah yang represif, tetapi keamanan menjadi kebutuhan bersama," tambah dia.

Menurut dia, kerusuhan tersebut terjadi karena adanya isu pemberitaan bohong atau hoax mengenai ucapan rasial guru terhadap siswa.

"Kapolri tadi mengatakan tidak ada, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu," kata dia.

Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Wamena, Papua pada Senin pagi. Massa membakar sejumlah fasilitas publik, salah satunya Kantor Bupati Wamena.

Juru bicara Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo membenarkan informasi terkait pembakaran fasilitas publik itu, namun belum bisa merinci lebih lanjut.

Polisi juga belum bisa memastikan apakah aksi ini berkaitan dengan yang terjadi beberapa pekan lalu di beberapa wilayah Papua.

“Sudah ditangani oleh aparat Polri dan TNI agar tidak meluas. Saya masih menunggu info lebih lanjut dari Papua,” kata Dedi, ketika dihubungi, Senin.

Selain itu, ratusan orang menduduki kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura pada Senin dini hari.

Menurut Dedi, mereka bermaksud mendirikan posko penampungan bagi mahasiswa yang pulang dari luar Papua dan melakukan aksi lainnya. Namun setelah negosiasi mereka bersedia meninggalkan kampus.

“Sudah berhasil dinegosiasi atas permintaan rektor dan saat ini para mahasiswa yang menduduki Uncen sudah diangkut untuk meninggalkan kampus,” kata Dedi.