Pemerintah pastikan tutup pintu dialog bahas referendum Papua dan Papua Barat

JAKARTA

Pemerintah memastikan menutup pintu dialog mengenai referendum dengan aktivis pro-kemerdekaan Papua. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan dirinya bersedia untuk berdialog dengan masyarakat jika membahas pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Dialog Itu penting dialog itu memang dibutuhkan tapi dialog yang konstruktif," ujar Menkopolhukam Wiranto di Jakarta pada Selasa.

Dia juga menegaskan referendum tidak bisa lagi dibahas karena Papua dan Papua Barat merupakan wilayah dari Indonesia.

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengakui Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia melalui resolusi nomor 2504 yang dikeluarkan pada 1969 lalu.

"Sebab dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka. Tapi wilayah yang non-government territory, seperti misal Timor Timur dulu," tambah dia.

Sebelumnya, tuntutan referendum mengemuka dalam sejumlah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Unjuk rasa tersebut muncul sebagai buntut dari tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.