Pemerintah hormati putusan Pengadilan Tipikor vonis bebas Sofyan Basir

JAKARTA

Pemerintah menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis bebas mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga menghormati sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

"Kita menghormati, putusan dari pengadilan tingkat pertama," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bebas mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir dalam sidang putusan yang digelar pada Senin, 4 November 2019.

Persidangan ini terkait dengan kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Riau-1.

“Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua,” kata hakim ketua Hariono di Jakarta.

Hakim menyatakan Sofyan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Sofyan dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Sofyan diduga mengetahui rencana pemberian uang yang berasal dari pengusaha Johannes Kotjo kepada Partai Golkar.

Menurut berkas dakwaan, politikus Golkar, Eni Saragih yang juga terdakwa dalam kasus ini pernah menemui Sofyan atas suruhan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Setya Novanto sebelumnya pernah bertemu Johannes Kodjo yang meminta bantuan untuk membuka jalur koordinasi dengan PLN terkait proyek PLTU Riau-1.

Sofyan membantah seluruh dakwaan tersebut dan menyatakan pertemuan dengan Eni Saragih, eks Sekjen Golkar Idrus Marham dan Johannes B Kotjo berbuntut kasus hukum.