Nasional

Minim oposisi akan untungkan Jokowi, namun rugikan masyarakat

Kebijakan yang kontroversial akan mudah diloloskan di parlemen jika partai oposisi minim

Erric Permana   | 17.10.2019
Minim oposisi akan untungkan Jokowi, namun rugikan masyarakat Ilustrasi: Demonstrasi mahasiswa di Jakarta. (Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Menjelang pelantikan periode ke-2 pada 20 Oktober 2019 akhir pekan ini, Joko Widodo melakukan sejumlah pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai yang merupakan lawan politiknya pada Pemilu 2019 lalu.

Jokowi -- sapaan Presiden Joko Widodo -- terlebih dahulu bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, Jakarta.

Partai Demokrat saat Pemilu 2019 memang tidak masuk dalam partai yang mendukung Jokowi - Ma'ruf Amin. Demokrat lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut bahwa dirinya membahas kemungkinan Partai Demokrat masuk dalam koalisi pemerintahan yang akan datang meski belum final.

"Kita bicara itu [koalisi] tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, pada 10 Oktober 2019 lalu.

Jokowi belum membahas nama kader Partai Demokrat yang masuk dalam kabinet baru nanti.

Namun, kabar mengenai masuknya Agus Harimurti Yudhoyono, anak Susilo Bambang Yudhoyono, ke dalam kabinet, kian santer terdengar.

Sehari setelahnya, Jokowi pun bertemu dengan pimpinan oposisi lain, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka mengatakan membahas kemungkinan untuk berkoalisi.

Ini merupakan pertemuan kedua Jokowi dengan Prabowo, rivalnya saat Pemilu 2019.

Pertemuan pertama dilakukan usai pengumuman pemenang Pemilu 2019.

Jokowi mengatakan masuknya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintah yang baru nanti menjadi salah satu topik bahasan, meski belum diputuskan.

"Ini belum final, tapi kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi kita," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta pada 11 Oktober 2019.

Sementara itu, Ketua Umum Prabowo Subianto menyatakan partainya siap membantu pemerintah jika nantinya diperlukan.

"Kami Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan bangsa dan negara, kita bertarung secara politik. Begitu selesai, kepentingan nasional yang utama. Saya berpendapat, kita harus bersatu," kata Prabowo.

Prabowo sempat menyebut bahwa di Indonesia tidak mengenal ungkapan oposisi.

Selain Prabowo, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR yang juga menjabat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta pada 14 Oktober 2019.

PAN pada masa awal pemerintahan Jokowi, merupakan bagian dari koalisi pemerintah.

Namun pada Pemilu 2019, PAN menarik diri dan menyatakan "berseberangan" dengan Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Bahkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang merupakan besan dari Ketua Umum Partai PAN Zulkfili berperan besar dalam barisan Prabowo - Sandiaga.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan membahas mengenai kemungkinan PAN masuk koalisi pemerintahan baru nanti.

"Ada [pembahasan koalisi], tapi belum sampai final, belum rampung," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, Jokowi membantah jika ada pembahasan mengenai masuknya kader PAN dalam kabinet pemerintahan nanti.

Jokowi hanya membahas mengenai visi dan misi ketua partai politik mengenai kondisi perekonomian.

Pertemuan yang dilakukan Jokowi menguatkan dugaan bagi-bagi jatah menteri menjelang masa pemerintahan 2019 - 2024.

Koalisi pemerintahan pun diperkirakan akan menjadi super gemuk.

Bayangkan saja, Presiden Joko Widodo saat ini didukung oleh sembilan partai politik di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB.

Jika PAN, Demokrat dan Gerindra masuk koalisi maka ada 12 partai yang mendukung Jokowi.

Itu sebab, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan telah mendapatkan undangan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Namun, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan permintaan pertemuan tersebut hingga saat ini belum disepakati karena waktu yang tidak tepat.

Pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dengan Presiden Joko Widodo akan dilakukan setelah kegaduhan mengenai isu bagi-bagi jabatan menteri dan koalisi telah selesai.

"Supaya tidak ada kesan seolah-olah ada pertemuan itu berarti ingin masuk koalisi, minta menteri, saya kira timing pertemuan itu penting untuk dipertimbangkan," ujar Hidayat Nur Wahid pada 16 Oktober 2019.

Alhasil, sejauh ini hanya satu partai saja, yakni PKS, yang menjadi oposisi. 

Isu menteri baru dari partai oposisi

Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo kemungkinan besar akan masuk dalam kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin.

Menurut anggota KSP Ali Mochtar Ngabalin, jika tidak ada halangan maka kedua nama tersebut akan diterima Jokowi untuk memperkuat kementerian pada pemerintahan yang akan datang.

"Ya, mudah-mudahan, dengan izin Allah SWT mereka bisa diterima," ujar Ngabalin, melalui sambungan telepon.

Menanggapi itu, partai yang berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 dan juga penyokong Joko Widodo, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden mengenai masuk atau tidaknya kader partai oposisi dalam kabinet.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan hal itu.

Meski demikian, Partainya kata Basarah, mengapresiasi langkah Gerindra atau partai lain yang menjalin silaturahmi komunikasi politik dengan pimpinan partai politik lain dan tokoh bangsa.

"Tradisi ini saya kira harus kita jaga, bukan hanya dalam momentum seperti saat ini, tapi momentum lain, penting dijaga tradisi silaturahmi dan komunikasi ini," jelas Basarah pada 16 Oktober 2019.

Berbeda dengan PDI Perjuangan, nada sindiran disampaikan Erick Thohir yang merupakan Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Erick yang juga merupakan pengusaha itu berharap siapapun yang akan masuk dalam kabinet merupakan orang-orang yang berjuang dalam Pemilu 2019.

"Saya selalu bilang siapapun yang terpilih, saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan pada 17 Oktober 2019.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan banyaknya oposisi yang bergabung dengan pemerintah akan sangat menguntungkan Joko Widodo karena semua partai politik berada di bawah kendalinya.

Namun hal itu sangat merugikan masyarakat. Jika ada kebijakan yang dinilai kontroversial oleh masyarakat akan mudah diloloskan di parlemen.

"Dampaknya, banyak buat kehidupan demokrasi Indonesia yang jelas di DPR suaranya akan semakin bulat," kata Hendri Satrio, saat dihubungi Anadolu Agency.

Keuntungan juga didapatkan oleh satu-satunya oposisi yakni PKS.

PKS akan mendulang suara pada pemilu mendatang jika tetap konsisten.

"PKS sebetulnya dapat panggung mewah," kata Hendri.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.