Erric Permana
06 Juli 2020•Update: 06 Juli 2020
JAKARTA
Pemerintah memastikan isu perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo tidak relevan lagi karena para menteri saat ini menunjukkan kinerja yang baik.
Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan seusai mendapat teguran keras dari Presiden Joko Widodo, para menteri menunjukkan adanya progres yang baik dalam hal serapan anggaran di kementerian/lembaga.
Selain itu juga kata dia, program-program pemerintah yang ditangani kementerian/lembaga untuk membantu masyarakat di tengah pandemi telah berjalan.
"Jadi jangan ribut lagi reshuffle karena progres kabinet berjalan dengan bagus," kata Pratikno pada Senin saat menggelar konferensi pers virtual.
Dia pun menyatakan Presiden Joko Widodo saat ini fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.
Belum lama ini dalam video sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjukkan amarahnya di hadapan para menteri kabinet dan pimpinan lembaga negara bahkan mengancam akan reshuffle.
Video berdurasi 10 menit itu, baru dirilis oleh Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden pada 28 Juni lalu dengan alasan rapat tertutup itu berisi pidato yang penting dan perlu diketahui masyarakat.
Dalam video itu, Jokowi -- sapaan akrab Presiden Joko Widodo -- menunjukkan kekecewaannya terhadap sebagian menterinya yang dinilai tidak punya 'sense of crisis' dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa tidak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu indikatornya adalah pencairan anggaran di kementerian yang masih sangat kecil, sehingga Jokowi menilai sang menteri, sebagai kuasa anggaran di kementerian, tidak punya ‘sense of crisis’.
Anggaran sektor kesehatan sebesar Rp75 triliun baru dicairkan sekitar 1,35 persen atau Rp1,01 triliun.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan ini sudah disediakan Rp75 triliun seperti itu," kata dia.
Selain anggaran kementerian kesehatan, Jokowi juga menyebut pencairan anggaran Kementerian Sosial masih kecil.
Kementerian Sosial menjadi komandan pelaksana program jaring pengaman sosial. Mengutip data Kementerian Keuangan per 19 Juni, dari anggaran jaring pengaman sosial sebesar Rp172 triliun, baru terealisasi Rp59,77 triliun atau sebesar 34,75 persen.
Meski sudah di atas 30 persen, presiden Jokowi ingin pencairan anggaran tersebut mendekati 100 persen, seperti disampaikan pada pidatonya di rapat kabinet.
"Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," tegas Jokowi.
Dia juga meminta stimulus ekonomi untuk membantu usaha kecil dan mikro segera dirilis. "Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya," jelas dia.
Meski tidak secara tegas menyebut Kementerian Koperasi dan UMKM, namun ujaran presiden agar UMKM tidak dibiarkan mati telah berulang kali disampaikan di depan publik.
