Nasional
Menteri dilarang keluarkan kebijakan strategis hingga Oktober
Kebijakan strategis tersebut termasuk menganti pejabat kementerian di level tertentu atau direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erric Permana |
06.08.2019 - Update : 06.08.2019
Presiden Joko Widodo saat berbicara di depan kepala suku seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 16 November 2017. (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara Republik Indonesia - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo melarang menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis.
Kebijakan strategis tersebut termasuk menganti pejabat kementerian di level tertentu atau direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko mengatakan pada Selasa bahwa arahan tersebut dikeluarkan hingga berakhirnya pemerintahan pada Oktober 2019 mendatang.
Menurut dia, Presiden tidak ingin kebijakan strategis yang dikeluarkan jelang habisnya pemerintahan justru akan membebani pemerintah yang baru nanti.
){kind=link}