KPPU temukan kenaikan harga oksigen di marketplace Jakarta hingga 900%

JAKARTA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan kenaikan harga oksigen portable hingga 900 persen di marketplace yang dijual oleh toko di wilayah DKI Jakarta.

“Harga oksigen mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kalau kita survei di marketplace di angka 16 persen hingga 900 persen,” kata Kepala Kantor KPPU Wilayah III Aru Armando dalam konferensi pers daring, Rabu.

Aru mengungkapkan terdapat 11 toko yang menjual oksigen portable merek Oxycan 500cc dengan kisaran harga Rp58.000 sampai Rp450.000 serta harga rata-rata Rp275.000.

Menurut Aru, toko yang menjual Oxycan di bawah harga rata-rata tidak memiliki lebih dari 10 stok yang tersedia, sementara toko yang mematok harga di atas rata-rata masih memiliki stok hingga ratusan Oxycan.

KPPU juga mencatat ada kenaikan harga hampir tiga kali lipat dibandingkan saat awal pandemi pada 2020 untuk tabung oksigen 1 meter kubik di Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, serta Jambi.

Kenaikan paling signifikan terjadi di Bangka Belitung, di mana tabung oksigen 1 meter kubik dijual Rp950.000 saat awal pandemi dan harganya menjadi Rp4 juta saat ini.

Hasil pemantauan Kantor KPPU Wilayah setempat mengungkapkan stok oksigen terbatas karena banyak dibutuhkan oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan.


KPPU juga memantau pasokan serta harga 11 obat terapi Covid-19, di mana harga eceran tertingginya sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KPPU menemukan stok obat terapi Covid-19 yang telah ditetapkan Kemenkes tersebut tidak tersedia di wilayah Kalimantan dan sejumlah kota di Jawa Tengah.

Temuan lain KPPU yakni harga jual beberapa obat terapi Covid-19 di atas harga eceran yang telah ditentukan Kemenkes, misalnya di Jakarta dan Jawa Barat.

—Penegakan hukum

Atas temuan tersebut, KPPU memutuskan untuk melakukan proses penegakan hukum dengan memeriksa pihak terkait.

Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih mengungkapkan pihaknya kemungkinan akan memanggil produsen hingga saluran distribusinya.

“Ini untuk memastikan apakah disparitas harga tadi disebabkan oleh permintaan yang begitu tinggi yang tidak mampu disuplai oleh produksi, atau ada pelanggaran persaingan usaha,” ungkap Guntur dalam konferensi pers yang sama.