Komnas HAM minta pemerintah libatkan korban dalam susun regulasi

JAKARTA

Komnas HAM meminta pemerintah untuk melibatkan korban dalam proses penyusunan regulasi maupun program yang terkait dengan hak asasi manusia.

Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, keterlibatan korban maupun keluarga korban penting guna memastikan regulasi tersebut benar-benar mencerminkan aspirasi mereka.

Taufan mengungkapkan, kemauan pengambil kebijakan untuk melibatkan korban dalam penyusunan kebijakan saat ini masih minim.

Korban, kata Taufan, masih kerap dianggap sebagai objek oleh para pengambil kebijakan.

“Korban belum dilihat sebagai subjek dalam berbagai kasus,” ungkap Taufan dalam diskusi virtual bertajuk “Perempuan, Rasisme dan Kekerasan Seksual”, Kamis.

Taufan mengatakan, para pengambil kebijakan atau pembuat Undang-Undang yang berperan aktif berdiskusi dalam perumusan regulasi.

Oleh karena itu, Komnas HAM sering memfasilitasi dengan membawa aspirasi para korban kepada pembuat kebijakan.

Taufan berkesimpulan, sensitivitas pejabat publik masih tergolong rendah meskipun dari segi regulasi dinilai sudah cukup baik.

“Misalnya hak asasi manusia kan masuk dalam konstitusi, tapi apakah pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, penegak hukum atau pemerintah daerah sudah betul-betul sensitif dalam membuat suatu kebijakan,” tutur Taufan.

Untuk itu, Komnas HAM sekaligus mendorong pemerintah daerah mengkaji peraturan yang dikeluarkan untuk memastikan apakah sudah memenuhi standar HAM atau belum.