Komnas HAM minta calon panglima TNI reformasi peradilan militer

JAKARTA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyarankan calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bisa mereformasi peradilan militer.

Menurut Komisioner Komnas HAM Chairul Anam, reformasi peradilan militer hingga kini belum terealisasi.

Dia memastikan jika Panglima TNI yang baru bisa mereformasi peradilan militer maka profesionalitas TNI akan semakin meningkat.

"Saya yakin kalau ada pengadilan militer akan melengkapi roadmap perjalanan profesionalitas militer kita," ujar Anam dalam diskusi virtual pada Kamis.

Reformasi peradilan militer, kata dia, juga penting dilakukan untuk menegakkan demokrasi.

Dia menyatakan apabila peradilan militer tidak direformasi maka akan menjadi permasalahan khususnya berkaitan dengan HAM.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada November mendatang akan memasuki masa pensiun.

Disebut-sebut ada dua calon kandidat yang akan menjadi Panglima TNI.

Yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andhika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.