Erric Permana
04 Desember 2020•Update: 04 Desember 2020
JAKARTA
Ketua organisasi separatis Papua yang menamakan diri United Liberation Free Movement for Papua (ULMWP) Benny Wenda mengatakan siap berdialog dengan Pemerintah Indonesia.
Benny yang juga mengklaim Presiden Interim Pemerintahan Sementara Papua Barat mengaku bersedia duduk bersama dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri konflik dengan mekanisme mediasi internasional.
Presiden Joko Widodo, kata dia, harus mengakhiri darurat militer di Papua dan duduk bersama untuk melakukan dialog.
Dia bersedia untuk membahas mengenai aturan referendum untuk Papua dan Papua Barat.
"Rakyat Papua Barat harus memutuskan," kata Benny dalam keterangan pers yang diterima Anadolu Agency, pada Jumat.
Benny juga meminta Komisaris Tinggi PBB untuk HAM diizinkan masuk ke wilayah Papua sesuai dengan seruan dari 82 negara.
Sebelumnya, ULMWP menyatakan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.
Ketua UMLWP Benny Wenda menyatakan dirinya sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat.
Benny menyatakan siap mengambil alih wilayah Papua dan tidak lagi tunduk terhadap Pemerintah Indonesia.
"Mulai 1 Desember 2020, kami menerapkan konstitusi kami sendiri dan kembali tanah kedaulatan kami," jelas Benny Wenda melalui keterangan resminya di situs ULMWP.
"Hak kami untuk menentukan nasib sendiri telah dicuri dari kami oleh Indonesia pada tahun 1963," tambah Benny.
Dia menyatakan kehadiran negara Indonesia di Papua Barat ilegal.
"Kami menolak hukum apa pun, pengenaan apa pun oleh Jakarta, dan kami tidak akan mematuhinya," kata dia.
