Errıc Permana
12 Februari 2020•Update: 12 Februari 2020
JAKARTA
Presiden Joko Widodo menginginkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi cikal bakal coast guard Indonesia yang diatur dalam Omnibus Law Keamanan Laut.
Menurut dia, rancangan beleid baru itu akan memberikan kewenangan penuh kepada Bakamla untuk menjaga laut Indonesia.
"Sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing," kata presiden yang kerap disapa Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.
Jokowi mengatakan regulasi baru tersebut hingga kini masih dalam tahap proses.
Dia meminta agar Kepala Bakamla yang baru Laksdya Aan Kurnia untuk mengawal dan mempercepat realisasi omnibus law baru itu.
Sementara itu, Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia menyatakan akan melakukan sinergi dengan seluruh pihak dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
"Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi pak Jokowi sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama," kata Aan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.
Untuk memperkuat wilayah keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, Aan mengaku akan menambah sumber daya manusia di lembaganya.
"Sumber daya manusia yang ada di Bakamla ini sourcesnya atau masukannya beda-beda, ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya, Saya mau membuat standarisasi," kata dia.
