Erric Permana
13 Desember 2017•Update: 14 Desember 2017
Erric Permana
JAKARTA
Setelah pengadilan sempat diskors sebanyak dua kali, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membacakan dakwaan untuk mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Jaksa Irene Putri mengatakan Setya Novanto melakukan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri dengan nilai USD 7,3 juta.
Irene juga mendakwa Ketua Umum Golkar memperkaya orang lain.
"Terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP," ujar Irene di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di Jakarta, Rabu malam.
Irene mengatakan Setya Novanto diduga memperkaya orang lain di antaranya adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, Pejabat di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Setya Novanto juga memperkaya enam anggota panitia tender proyek e-KTP di antaranya Miryam S Haryani, Johannes Marliem, Ade Komaruddin, M Jafar Hapsah. Serta beberapa anggota DPR Periode 2009-2014 yakni Tri Sampurno , Husni Farmi dan Yimmy Iskandar.
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2,3 triliun," tambah Irene.
Jaksa Penuntut Umum KPK juga mendakwa Setya Novanto melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
