Indonesia terapkan protokol kesehatan dan keamanan terintegrasi di destinasi wisata

JAKARTA

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem dan protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan terintegrasi di destinasi wisata prioritas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengatakan sistem ini dibentuk untuk memberi rasa aman kepada wisatawan sekaligus mendukung kebangkitan sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

“Protokol ini penting untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan mewujudkan pariwisata yang jauh lebih berkualitas,” kata Wishnutama melalui siaran virtual pada Kamis.

Ini merupakan kali pertama Indonesia memiliki sistem yang terintegrasi dalam menangani isu kesehatan, keselamatan saat berwisata, serta peringatan dini bencana alam seperti tsunami.

Simulasi perdana penerapan sistem terintegrasi ini telah dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi wisata super prioritas pada Kamis

Dia melanjutkan, penerapan sistem serupa akan diterapkan di destinasi wisata prioritas lainnya seperti Danau Toba, Sumatera Utara dan Mandalika, Lombok.

Sejumlah protokol yang telah disiapkan yakni terkait penanganan wisatawan yang sakit saat berlibur sesuai dengan protokol kesehatan.

Akomodasi seperti hotel akan memiliki fasilitas resepsionis 24 jam untuk menghubungi petugas medis dan mengevakuasi wisatawan yang bersangkutan.

Selain itu, protokol keamanan lainnya yang disiapkan yakni untuk penanganan bencana alam seperti gempa dan tsunami, serta kecelakaan seperti kapal terbakar dan tenggelam.

Kementerian Parekraf memperkirakan Indonesia kehilangan devisa sebesar USD14,5 miliar hingga USD15,8 miliar karena menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara selama pandemi.

Menurut data Kementerian Parekraf, penurunan signifikan kunjungan wisatawan terjadi sejak Februari 2020.

Pada September 2020, Indonesia hanya dikunjungi 153.498 wisatawan mancanegara atau menurun hingga 88,95 persen dibandingkan September 2019 yang berjumlah 1.388.719 kunjungan.

Situasi ini juga berdampak pada para pekerja di sektor pariwisata yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.