JAKARTA

Indonesia menegaskan tidak akan menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan atau fasilitas militer negara manapun.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan kebijakan itu sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia.

"Saya ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer," kata Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual pada Jumat.

Senada dengan pemerintah, DPR juga menilai pembangunan fasilitas militer asing di Indonesia tidak akan mungkin terjadi karena arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan pendirian tersebut akan terjadi jika Indonesia-China melakukan kerja sama aliansi pertahanan secara penuh.

"Sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," kata TB Hasanudin kepada Anadolu Agency.

Pengamat pertahanan Beni Sukadis juga memiliki pendapat yang sama terkait hal tersebut.

Beni yakin bahwa rencana itu akan mendapatkan penolakan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Bahkan China, kata Beni merupakan ancaman bagi kalangan militer Indonesia.

"Tidak mungkin memberikan fasilitas itu kecuali presiden kita akan bicara berkiblat ke China, kalau ada statement presiden yah bisa saja itu muncul," jelas dia.

Sebelumnya, dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan AS yang dirilis pada 1 September di situs resminya, China disebut ingin membangun fasilitas militer di Indonesia.

Kementerian Pertahanan AS menyatakan fasilitas tersebut untuk mendukung logistik angkatan laut, udara dan darat di luar negeri.