Indonesia jadi negara penerima dana emisi karbon terbesar
Dana yang diterima Indonesia lebih besar dibandingkan 4 negara penerima lainnya yakni Brasil, Chili, Paraguay, dan Ekuador

Jakarta Raya
JAKARTA
Indonesia menjadi penerima dana terbesar dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD103,8 (Rp1,5 triliun) juta atas keberhasilan melakukan pengurangan emisi karbon.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana tersebut diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyajikan hasil kinerja REDD+ Indonesia untuk periode 2014-2016, dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq).
“Dana yang diterima Indonesia melampaui proposal Brasil yang telah disetujui senilai USD96,5 juta, Chili USD63,6 juta, Paraguay USD50 juta, dan Ekuador USD18,5 juta,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis.
Dia menjelaskan program percontohan untuk REDD+ result based payment dari GCF ini dimulai pada tahun 2017 dan akan berlangsung sampai dengan tahun 2022.
“Indonesia merupakan negara kelima yang berhasil mengakses program percontohan senilai USD500 juta ini,” imbuh dia.
Menteri Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan menggunakan dana tersebut untuk penguatan koordinasi, implementasi, dan arsitektur REDD+ secara keseluruhan.
Selain itu, dana juga akan dipakai untuk dukungan tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hutan Desa, serta pengelolaan proyek.
Pengelolaan dana dari GCF sebesar USD103,78 juta dan juga sebelumnya dari Norwegia sebesar USD56 juta menunjukkan kepercayaan internasional terhadap Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang diharapkan menjadi badan nasional terbesar untuk mendorong pembiayaan lingkungan hidup.
Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.
“Hasil dari Climate Budget Tagging (CBT) menunjukan masih terdapat celah antara kebutuhan pendanaan perubahan iklim nasional dengan anggaran perubahan iklim yang telah dialokasikan dari APBN,” ungkap dia.
Menteri Sri Mulyani juga mengutarakan harapannya agar momentum ini terus digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari semua pihak terkait proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF.
Dia mengatakan Indonesia juga berpotensi mendapatkan pendanaan global lainnya melalui skema Forest Carbon Partnership Facility dari Bank Dunia sebesar USD110 juta untuk program di Kalimantan Timur dan fasilitas multilateral Bio Carbon Fund sebesar USD60 juta untuk program di Jambi.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.