Indonesia dorong jaminan perlindungan khususnya perempuan dan anak-anak di Afghanistan
Indonesia sekaligus meminta Dewan HAM bekerja sama dengan Komisioner Tinggi HAM untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi
Pengungsi dan pencari suaka Afghanistan menggelar aksi protes di depan kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Jakarta, Indonesia pada 24 Agustus 2021. Mereka mendesak UNHCR untuk menyelesaikan proses pemukiman kembali yang berkepanjangan di Indonesia di tengah krisis yang sedang berlangsung di Afghanistan. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Agency )
Jakarta Raya
JAKARTA
Indonesia meminta otoritas di Afghanistan yang kini dikuasai Taliban agar menjamin perlindungan hak asasi seluruh warga, khususnya perempuan dan anak-anak.
Kuasa Usaha ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa Grata E. Werdaningtyas menyampaikan hal itu dalam sesi khusus Dewan HAM PBB terkait situasi di Afghanistan, Selasa.
Indonesia menegaskan pembangunan Afghanistan di masa depan harus memastikan partisipasi penuh, setara, dan bermakna dari perempuan.
Menurut Grata, tidak akan ada perdamaian dan stabilitas yang nyata di Afghanistan tanpa keterlibatan perempuan.
"Langkah-langkah menuju stabilitas dan rekonsiliasi harus mempertahankan keuntungan luar biasa yang telah dicapai oleh perempuan dan anak perempuan Afghanistan sebelumnya," ungkap Grata dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.
Indonesia juga mendesak seluruh pihak menghentikan kekerasan dan menahan diri dari kekejaman.
Kemudian, Indonesia menyerukan agar otoritas yang sekarang berkuasa di Afghanistan, dalam hal ini Taliban, agar terus mengizinkan akses kemanusiaan.
Indonesia meminta komunitas internasional meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan.
"Saat kami bersiap atas peningkatan gelombang masuk pengungsi dari Afghanistan, komunitas internasional, khususnya pihak Konvensi Pengungsi harus memenuhi komitmen mereka untuk mencegah krisis kemanusiaan lebih lanjut," ujar Grata.
—Minta cegah pelanggaran HAM
Indonesia sekaligus meminta Dewan HAM bekerja sama dengan Komisioner Tinggi HAM PBB untuk mencegah terulangnya pelanggaran HAM.
Salah satu caranya yakni dengan mendukung penyelesaian politik secara damai serta memastikan proses rekonsiliasi nasional yang inklusif.
“Menawarkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan Afghanistan, termasuk meningkatkan komitmen Dewan untuk memberikan bantuan dan pengembangan kapasitas,” kata Grata.
Indonesia sendiri terus berkomunikasi dengan seluruh pihak di Afghanistan dan siap mendukung upaya pembangunan nasional yang menghargai HAM.
Sesi khusus ini menghasilkan resolusi Dewan HAM secara konsensus yang berisi permintaan gencatan senjata, penghormatan penuh atas HAM untuk seluruh orang di Afghanistan, serta permintaan agar seluruh pihak menghormati kewajiban berdasarkan hukum internasional.
Resolusi memandatkan Komisioner Tinggi HAM menyajikan laporan tertulis, diikuti dengan dialog interaktif pada sesi Dewan HAM tentang akuntabilitas atas pelanggaran HAM di Afghanistan.
Resolusi juga mendorong komunitas internasional menyediakan bantuan kemanusiaan darurat bagi Afghanistan dan negara-negara penampung pengungsi Afghanistan.
Resolusi sekaligus menegaskan dukungan terhadap rekonsiliasi nasional yang inklusif hingga mendorong masyarakat internasional terus menjalin hubungan dengan Afghanistan.
Gerakan Taliban menguasai Afghanistan setelah mengambil ibu kota Kabul pada 15 Agustus, memaksa presiden Afghanistan dan pejabat tinggi lainnya untuk meninggalkan negara itu.
Perebutan kekuasaan yang tak terduga memicu kekacauan mereka yang ingin melarikan diri dari Afghanistan, termasuk warga sipil yang membantu tentara atau kelompok asing.
