Indonesia ajak ASEAN perkuat mitigasi bencana dengan Jepang

Iqbal Musyaffa

SINGAPURA

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ASEAN memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam hal penanggulangan bencana.

Kepala Negara dalam KTT ke-21 ASEAN-Jepang di Singapura, Rabu, menyebut ASEAN sebagaimana Jepang merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana.

Presiden mengungkap data dalam tiga dekade terakhir, 40 persen bencana terjadi di kawasan Asia dengan 90 persen bencana tersebut menyebabkan korban jiwa dan lebih dari 50 persen bencana menyebabkan kerugian ekonomi.

“Data PBB memprediksi kerugian ekonomi akibat bencana di kawasan ini mencapai lebih dari USD160 miliar per tahun hingga 2030,” ungkap Presiden.

Persoalan bencana ini, imbuh Presiden Joko Widodo, sangat dirasakan dampaknya oleh Indonesia.

Presiden menjelaskan baru-baru ini Indonesia mengalami bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dengan korban jiwa mencapai lebih dari 2.200 jiwa serta lebih dari 68.000 bangunan rusak.

"Bencana alam akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak dapat mencegah bencana alam,” lanjut dia.

Namun, Presiden menegaskan korban akibat bencana dapat diminimalisasi. Selain itu, para negara ASEAN menurut dia, perlu memastikan bahwa terdapat sumber yang dapat mendukung bangkitnya wilayah bencana.

Oleh karenanya, Presiden menekankan perlu ada kerja sama yang lebih erat mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana antara ASEAN dan Jepang.

Beberapa kerja sama di antaranya dapat dilakukan dengan penguatan kemitraan terkait mekanisme peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, hingga pendanaan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana.

"Kerja sama strategi pembiayaan dan asuransi bencana juga sangat penting. Ide ini telah mulai dibahas pada ASEAN Leaders' Gathering dengan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali bulan lalu," kata Presiden.

Gagasan ini menurut penilaian Presiden, tidak hanya penting bagi Indonesia yang memang sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana. Indonesia beranggapan, negara lain di kawasan rawan bencana lainnya juga turut merasakan hal yang sama.

"Diperlukan keterlibatan dan kerja sama banyak pihak untuk mendukung ide ini. Perlu kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, kelompok bisnis asuransi, dan partisipasi masyarakat luas," pungkas dia.