Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Pada hari-hari terakhir kampanye menjelang Pemilu 2019, karyawan di toko milik Syamsir di kawasan Pasar Senen, Jakarta, masih sibuk menyelesaikan pesanan terakhir atribut partai politik dan calon legislatif.
Syamsir bahkan harus merekrut karyawan tambahan untuk memenuhi pesanan para caleg dan parpol pada 10 toko miliknya selama beberapa bulan terakhir, apalagi menjelang masa kampanye berakhir.
Tiap kali pemilu, Syamsir dan sejumlah pedagang baju di Pasar Senen menerima pesanan atribut kampanye sehingga omsetnya meningkat berkali-kali lipat.
Karena itu, sebagian area di Pasar Senen menjelma seperti pameran atribut partai politik dan para caleg.
Beragam baju, topi, bendera, hingga spanduk berlogo partai politik terpampang di toko-toko itu di antaranya PDIP, Golkar, Hanura, PKB, dan lain-lain.
Ada pula atribut berlogo wajah para calon legislatif dari Jakarta hingga Papua.
Pemilu kali ini lebih ramai karena ditambah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga, atribut bergambar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga tersedia.
Menurut Syamsir, harga jual atribut itu berkisar Rp12 ribu hingga Rp30 ribu per lembar tergantung kualitas bahan dan kerumitan desain.
“Kalau caleg sudah dua bulan belakangan belanjanya dan kontinu, bisa 2 ribu sampai 10 ribu lembar dalam satu kali pesan,” kata Syamsir saat ditemui, Rabu.
Pendapatan Syamsir pun meningkat hingga puluhan juta rupiah per bulan dan biasanya hanya jutaan.
Begitu pemilu usai, dia akan kembali melayani pemesanan pembuatan kaos atau atribut untuk kantor atau instansi-instansi pemerintahan.
Syamsir bukan satu-satunya pedagang yang menangguk untung dari agenda politik lima tahunan ini.
Toko milik Muhammad Ilham, 30, yang berlokasi satu lantai dengan toko Syamsir, juga kebanjiran pesanan atribut partai dan caleg.
Menurut Ilham, para caleg bisa memesan atribut dengan nilai transaksi Rp50 juta hingga Rp200 juta dalam satu kali pemesanan.
Penyelenggaraan Pemilu serentak membuat pesanan atribut parpol dan caleg menjadi lebih masif dalam satu waktu.
“Caleg-caleg itu enggak cuma pesan untuk kampanye dirinya, tapi juga untuk parpol dan presiden,” ujar Ilham.
“Bahkan kita kadang sampai begadang karena banyaknya pesanan,” lanjut dia.
Ilham mengaku omset yang dia peroleh sejak masa kampanye dimulai Januari lalu telah mencapai Rp1 miliar, lebih besar dibanding omset pada musim pemilu 2014 lalu yang hanya berkisar ratusan juta rupiah.
Pelanggan Ilham dan Syamsir pun datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Pesanan saya paling jauh datang dari Poso dan Papua karena memang di Jakarta sini pusatnya,” kata dia.
Para analis mengatakan pemilihan tahun ini, seperti acara-acara sebelumnya, bisa memacu pertumbuhan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Tahun ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi sebesar 5,3 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan akan tumbuh antara 5- 5,4 persen.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan dampak Pemilu tidak terlalu besar, hanya sekitar 0,1 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).
Namun, kata Bhima hal itu tidak meminggirkan fakta bahwa ada beberapa sektor yang terdorong dengan penyelenggaraan pemilu, seperti makan-minuman, hotel, konveksi dan beberapa sektor lain.
Bagi kalangan ekonomi bawah pemilu ini sedikit meningkatkan daya beli, misalnya dengan bantuan sosial atau “serangan fajar”, kata Bhima.
Namun bagi kalangan menengah dan atas, momentum pemilu bisa menjadi sebab mereka menunda belanja atau investasi.
“Padahal konsumsi kita 70 persen lebih didominasi kelas menengah atas,” ujar dia.
Mohammad Faisal, Direktur eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) sependapat dengan Bhima.
Menurut dia, belanja kampanye dan persiapan Pemilu akan ikut mendorong konsumsi dalam negeri, namun jika dibandingkan dengan keseluruhan ekonomi Indonesia yang sangat luas, kontribusinya sebenarnya tidak terlalu signifikan,
“Saya perkirakan pertambahan pertumbuhan kira-kiranya tidak jauh dari 0,1 persen,” ujar dia pada Anadolu Agency.
Efek ekonomi pemilu membesar jika ditambah dengan program-program pemerintah sejak setahun terakhir yang bertujuan mendorong konsumsi seperti bansos dan kenaikan gaji serta tunjangan pegawai pemerintah.
Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial yang direncanakan menjangkau 10 juta keluarga ini akan membawa dampak cukup masif bila memang memenuhi target.
Kenaikan gaji ASN juga akan menambah disposable income khususnya bagi pegawai negeri yang berada di golongan pendapatan menengah, ujar Faisal.
Menurut dia, meskipun jumlahnya hanya 3,4 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, tapi besaran tambahan gaji yang diterima oleh pegawai pemerintah 5 persen, lebih besar dibanding bantuan sosial yang diterima oleh golongan miskin penerima PKH.
“Faktor-faktor tersebut setidaknya yang bisa menjaga stabilitas pertumbuhan konsumsi swasta domestik tahun ini, perkiraan saya di kisaran 5,0 -5,1 persen.”
Muhammad Latief berkontribusi pada tulisan ini.
