Dua serikat buruh Said Iqbal dan Andi Gani dukung pelantikan Jokowi jilid II
Dalam pertemuan dengan Joko Widodo, Said Iqbal mengusulkan agar menteri tenaga kerja di kabinet selanjutnya berasal dari serikat buruh

Jakarta Raya
JAKARTA
Dua organisasi buruh terbesar di Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden 2019 - 2024 pada 20 Oktober mendatang.
Ini disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal dan juga Presiden KSPSI Andi Gani saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin.
Said Iqbal mengatakan gerakan buruh dalam menolak sejumlah rencana pemerintah tetap berada dalam jalur konstitusi dan menghindari adanya kerusakan serta kerugian dari semua pihak.
Sebab, kata dia KSPI menginginkan Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan yang sah.
Dalam pertemuan dengan Joko Widodo, Said Iqbal mengusulkan agar menteri tenaga kerja di kabinet selanjutnya berasal dari serikat buruh.
"Jadi gerakan buruh, kalau pun ada, dalam jalur konstitusional tidak lepas dari isu gerakan buruh, di luar itu tentu kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan dan gagasan yang berbeda, lakukan secara konstitusional," ujar Said iqbal, di Istana Bogor, Jawa Barat.
Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani juga menegaskan mendukung penuh Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia.
Dia berharap tidak ada pihak manapun yang mengganggu jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Karena pak Jokowi telah diberikan mandat rakyat secara konstitusional, jadi kami menyatakan sikap, menegaskan dukungan kepada bapak jokowi, dan jangan pernah ada kegiatan inkonstitusional apalagi ada tindakan inkonstitusional," tegas dia.
Usulan buruh kepada Joko Widodo
Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Presiden KSPI Said Iqbal mengusulkan sejumlah isu, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan yang merugikan buruh serta merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang upah pekerja.
Said iqbal juga meminta presiden tidak menaikkan iuran BPJS kelas III. Sebab kata dia, hal itu akan memberatkan dan menurunkan daya beli masyarakat.
Menanggapi permintaan itu, Presiden Joko Widodo mengaku akan memperhitungkan usulan tersebut.
"Ya, usulan ini kan banyak sekali. Usulan nama banyak sekali. Saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," pungkas Joko Widodo.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.