DPR: Desain APBN 2021 diarahkan jadi stimulus pemulihan ekonomi

JAKARTA

Dewan Perwakilan Rakyat akan melaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2021 yang ditujukan untuk menjadi stimulus pemulihan ekonomi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat tersebut dilakukan secara fisik dan virtual yang berpedoman pada tata tertib persidangan DPR dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Puan mengatakan pada masa sidang IV ini, sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021.

“Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021. Desain APBN 2021 sangat bergantung pada pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2020 ini,” ungkap Puan dalam keterangan resmi, Kamis.

Dia mengatakan DPR mendorong pemerintah agar desain APBN 2021 diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang.

“Dapat dimaklumi bahwa dalam mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan,” ujar Puan.

Oleh karena itu, dia mengatakan KEM-PPKF 2021 juga telah mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“KEM PPKF tahun 2021 yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang,” tambah dia.

Puan menambahkan bahwa DPR dalam membahas KEM-PPKF tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan diberbagai bidang.