Erric Permana
07 Maret 2018•Update: 07 Maret 2018
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membenahi komunikasi antar anggotanya untuk mencegah adanya konflik di daerah.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir dalam rapat Tim Penanganan Konflik Sosial di Jakarta pada Rabu.
Wiranto mengatakan jika Forkopimda yang beranggotakan gubernur dan pimpinan aparat keaman di daerah bisa bersama-sama ikut mengawasi dan bersinergi maka daerah pemerintahannya di Indonesia akan aman
"Kita minta agar para pejabat di daerah yang punya kewenangan dan tanggung jawab harus bersama-sama," ujar Wiranto.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai selama ini sinergi antara kepala daerah dan aparat penegakan keamanan untuk menangani konflik sosial masih kurang.
Dia pun meminta agar kepala daerah bersama aparat keamanan untuk bersinergi serta melibatkan tokoh masyrakat dan juga tokoh agama.
"Makannya bagaimana membangun sinergi yang namanya pemerintah daerah tidak hanya gubernur sampai kepala desa tapi melibatkan TNI dengan tiga matranya ada kejaksaan ada kepolisian," jelas dia.
Kerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) juga perlu dilakukan untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini konflik sosial di masyarakat.
"Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi kapan ? Setiap saat," tambah dia.
Dia mencontohkan beberapa daerah telah memiliki koordinasi antar pimpinan daerah yang sangat baik. Di antaranya Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Fungsi tugas ini jalan dengan baik tanpa ada komando sudah jalan dengan rutin, apa fungsi tugas masing-masing mencermati gelagat perkembangan dinamika setiap saat khususnya radikalisme, terorisme," terang Tjahjo.
Konflik sosial jelang Pilkada dan Pemilu
Pemerintah juga mengingatkan kepada pimpinan beserta aparat keamanan di daerah untuk tidak mempersepsikan adanya konflik sosial dan juga suhu politik yang memanas karena penyelenggaraan Pilkada serta Pemilu.
Menkopolhukam Wiranto menilai persepsi tersebut bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia serta menurunkan angka kunjungan wisatawan di Indonesia.
"Kemarin lagi ratas di Istana kita diingatkan agar tahun politik ini membuat trauma, seakan-akan terjadi konflik. Di opini publik itu jangan dibangun konflik," kata mantan Panglima ABRI itu.
Senada dengan Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo optimistis adanya Pilkada dan Pemilu tidak menyebabkan adanya konflik sosial. Jika aparat keamanan dan pimpinan daerah siaga maka konflik tidak akan terjadi kata dia.
"Pilkada ini memilih kepala daerah yang amanah. Saya kira jangan terlalu dibuat tegang yah," pungkas dia.
