Erric Permana
11 April 2018•Update: 12 April 2018
Erric Permana
JAKARTA
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bakal mencari tahu kebenaran informasi mengenai pemasangan alat militer mesin pengacak sinyal dan radar (jamming machine) di Laut Cina Selatan oleh Pemerintah Tiongkok seperti diberitakan oleh sebuah media Amerika kemarin.
“Kita lihat dulu bagaimana masalahnya, bagaimana laporan dari BIN [Badan Intelijen Nasional]," ujar Menteri Wiranto di kantornya di Jakarta, pada Selasa.
Dia pun mengaku akan membawa masalah ini dalam rapat koordinasi tingkat menteri untuk pengambilan sikap.
"Tentu nanti hal itu akan kita perbincangkan," tambah Menteri Wiranto.
Selain itu juga, menurut dia, Pemerintah Indonesia akan menanyakan langsung tentang masalah ini kepada Pemerintah Tiongkok.
Seperti diberitakan media Amerika Serikat, The Wall Street Journal, Pemerintah Tiongkok membangun mesin pengacau sinyal komunikasi dan radar di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militerisasi wilayah ini.
Menurut seorang pejabat di Kementerian Pertahanan AS, Tiongkok membangun peralatan ini di dua pos terdepan yang terdapat di kepulauan Spratly. Di sekitar kepulauan ini juga, pasukan militer Tiongkok melakukan latihan militer besar-besaran, yang melibatkan kapal induk, unit angkatan udara dan angkatan darat pertama Tiongkok.
Pemasangan mesin pengacau sistem komunikasi dan radar, sebut artikel tersebut, akan memperkuat kemampuan Tiongkok untuk semakin menegaskan klaim teritorial mereka di Laut Cina Selatan dan membahayakan operasi militer AS di wilayah tersebut.
Tuduhan pemasangan alat Tiongkok ini didukung dengan foto-foto satelit oleh Departemen Pertahanan AS, yang menunjukkan gambar antena-antena yang diperpanjang pada satu dari tujuh pos di pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly.
Kementerian Pertahanan Tiongkok belum mengeluarkan komentar apapun, namun seorang juru bicara kementerian mengatakan bahwa Kepulauan Spratly - yang juga diklaim oleh Taiwan, Vietnam, Malaysia dan Filipina - adalah "wilayah Tiongkok".
