Megiza Soeharto Asmail
03 Desember 2018•Update: 04 Desember 2018
Megiza Asmail
JAKARTA
Organisasi antarpemerintah yang berada di bawah PBB, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dalam laporan terbarunya pada bulan Oktober 2018 menyatakan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah mendesak dan ambisius untuk menahan suhu bumi di bawah 1.5 derajat celcius.
IPCC menyebut pemanasan global akibat ulah manusia telah mencapai 1o derajat celcius pada tahun 2017 dibandingkan masa pra-industri dan terus meningkat sekitar 0.2 derajat celcius setiap sepuluh tahun.
Jika emisi global terus meningkat dengan kecepatan seperti sekarang, IPCC memprediksi, pemanasan global akibat ulah manusia akan melewati batas 1.5 derajat celcius pada sekitar tahun 2040.
Karenanya, di sektor energi, IPCC mengusulkan adanya Peta Jalur konsisten 1,5 derajat celcius termasuk pengurangan substansial dalam permintaan energi, penurunan intensitas karbon listrik ke nol pada pertengahan abad dan peningkatan elektrifikasi energi.
Pada tahun 2030, diprediksi tingkat rata-rata energi terbarukan primer (termasuk bioenergi, hidro, angin dan matahari) di jalur 1,5 derajat celcius - konsisten meningkat sebesar 60 persen dibandingkan tahun 2020, sementara energi primer dari batubara berkurang dua pertiganya.
Sedangkan pada 2050, energi terbarukan diharapkan memasok 49-67 persen energi primer, sementara batubara diperkirakan akan memasok 1-7 persen.
Berdasarkan laporan itu, lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut, akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai target menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030.
Rencana tersebut menjadi terkendala jika karbon yang dihasilkan dari pembakaran batubara malah meningkat dua kali lipat dari 201 juta tCO2 pada 2015, menjadi 383 juta tCO2 pada 2024.
Belum lagi emisi karbon yang dibakar dari minyak dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan.
“Laporan IPCC 2018 dengan tegas merekomendasikan agar energi batubara distop, agar suhu bumi berada di bawah 1.5 derajat celcius,” tukas Manajer Kampanye Keadilan Iklim, Eksekutif Nasional WALHI, Yuyun Harmono di Jakarta, Senin.
Dengan laporan IPCC itu, WALHI menilai, harusnya pemerintah dapat mengoreksi target pencapaian penurunan emisi khususnya di sektor energi.
“Pemerintah Indonesia harus berani keluar dari skenario pasar energi global,” tegas dia.
Lebih lanjut, pemerintah harus segera membuat roadmap phasing out dari energi kotor batubara ke energi terbarukan yang berkeadilan bagi rakyat, menghentikan pembangunan tambang batubara dan PLTU baru.
Sementara itu, imbuh Yuyun, untuk proyek yang sudah eksisting harus dilakukan phase out.
Lebih lanjut, lembaga ini mendesak pemenuhan energi untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dengan tetap berprinsip pada penghormatan hak setiap orang.
“Juga menghentikan pemborosan energi dan mengakhiri konsumsi energi yang berlebihan oleh perusahaan, khususnya bagi negara-negara industri,” kata Yuyun.
