Presiden Macedonia tolak teken UU perubahan nama

Furkan Abdula

SKOPJE, Macedonia

Presiden Macedonia pada Selasa mengumumkan tidak akan menandatangani perjanjian dengan Yunani untuk mengubah nama negaranya.

Menurut pernyataan dari Kepresidenan Macedonia, Presiden Gjorge Ivanov tidak akan meneken undang-undang untuk mengubah nama negaranya menjadi Republik Macedonia Utara.

Namun Parlemen Macedonia bisa membatalkan penolakan presiden ini dengan meloloskan perjanjian ini untuk kedua kalinya dengan suara mayoritas.

Pada 17 Juni, Yunani dan negara tetangganya di utara menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengubah nama Macedonia, mengakhiri pertikaian panjang di antara kedua negara tersebut.

Dalam pernyataannya, Ivanov menekankan bahwa keputusannya dibuat berdasarkan Konstitusi Macedonia dan undang-undang, serta kepentingan terbaik negaranya.

Yunani, yang merupakan anggota NATO dan UE, telah lama menolak nama resmi Macedonia karena memiliki wilayah dengan nama sama di sebelah utara negaranya.

Karena veto dari Athena, pertikaian ini telah menjadi rintangan utama bagi ambisi Macedonia untuk bergabung dengan NATO dan UE.

Negosiasi antara Macedonia dan Yunani berjalan kembali baru-baru ini ketika pemerintahan Skopje berusaha mencapai kemajuan dalam usaha mereka bergabung dengan NATO dan UE.

Meski adanya perselisihan antara Athena dan Skopje, banyak negara, termasuk Turki, mengakui negara tersebut dengan nama Macedonia.