Khalis Surry
ACEH
Selasa malam lalu, masyarakat Aceh terkejut. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Rabu siang, Irwandi dibawa ke Gedung KPK di Jakarta, di mana pada malam harinya, dia resmi menyandang status tersangka dugaan penerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam proyek Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Aceh.
Sosok Irwandi bukan orang asing bagi masyarakat Aceh. Pria kelahiran Bireuen, Provinsi Aceh, 2 Agustus 1960 ini sangat aktif dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika Aceh berkonflik. Irwandi yang merupakan salah satu pejabat tinggi GAM kala itu didapuk menjadi juru propaganda GAM.
Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini kemudian menjadi Kepala Perwakilan GAM di Aceh Monitoring Mission (AMM) setelah perjanjian perdamaian Aceh diteken pada 2005. Penyelesaian konflik Aceh pula yang mengantarkannya menjadi Gubernur Aceh periode 2007-2012 dalam Pemilihan Daerah langsung pertama di Indonesia. Kala itu, dia berpasangan dengan Muhammad Nazar.
Irwandi, yang menempuh pendidikan master di Oregon State University, Amerika Serikat, kembali maju dalam Pilkada 2012, namun kalah dari pasangan yang diusung partai lokal, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.
Melalui Partai Nasional Aceh (PNA) yang didirikannya, Irwandi kembali bertarung di Pilkada 2017 berpasangan dengan Nova Iriansyah yang merupakan kader Partai Demokrat. Didukung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Damai Aceh, Irwandi-Nova berhasil menang.
‘Mahzab hana fee’
Bagi sebagian masyarakat Aceh, Irwandi adalah sosok unik. Lahir dari saat Aceh menjalani transisi dari masa konflik ke masa setelah perdamaian, Irwandi merebut perhatian karena menyuguhkan ide-ide baru.
“Dia memunculkan ide-ide yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, dalam konteks beberapa hal yang dilakukan. Contohnya, dana desa, yang dulu disebut BKPG [Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong],’’ kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, kepada Anadolu Agency, Jumat.
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), juga merupakan salah satu ide Irwandi. “Blusukan, jauh hari sebelum dilakukan oleh kepala daerah di tempat lain, dia sudah melakukannya,” lanjut Askhal.
Tengku Agam – sapaan Irwandi – juga gencar mengampanyekan sistem pemerintahan yang bersih, anti terhadap perilaku korupsi, kata Askhal.
“Dia sering menyebutkan ‘mahzab hana fee’ yaitu tidak boleh memberi suap, tidak boleh memberi sesuatu imbalan, baik uang atau apapun, dalam pemerintahan,” kata Askhal.
Nama jargon ini, agaknya sengaja diambil supaya menyerupai Mahzab Imam Hanafi dalam Islam. Namun kata ‘hana’ dalam bahasa Aceh berarti ‘tidak ada’, yang membuatnya secara keseluruhan bermakna larangan mengutip imbalan alias ijon.
Maka itulah, penangkapan Irwandi oleh KPK mengejutkan banyak orang di Serambi Makkah.
Sarwati, 40 tahun, mengaku terkejut saat berita ini muncul di televisi. “Dia kan, orang yang kita pilih untuk memimpin Aceh lebih baik, karena kita sudah lihat kepemimpinannya [di periode 2007-2017],” kata Sarwati.
Semasa Irwandi menjabat Gubernur Aceh di periode sebelumnya, Sarwati mengaku terbantu dengan program JKA.
“Makanya waktu dia mencalonkan lagi, ramai yang pilih. Semua berharap dia bisa memimpin Aceh menjadi lebih baik,” aku dia.
‘’Kita mendukung proses hukum yang dilakukan KPK mengedepankan profesionalitas. Semoga kasus ini menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua agar lebih mengawal roda pemerintahan,’’ harap Hafijal, 20 tahun, mahasiswa Aceh yang meminta masyarakat Aceh mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai putusan pengadilan yang bersifat mengikat.
Menurut Hafijal, latar belakang Irwandi yang bekas petinggi GAM dan memiliki jaringan internasional bagus adalah aset bagi Aceh. Lagi pula, sebut dia, “Kepemimpinannya dalam periode kedua ini belum terlalu tampak, karena masih tahun pertama memimpin.”
Warga Aceh lain, Yunus, 35 tahun, yang sehari-hari berdagang buah di Banda Aceh mengaku berharap tuduhan korupsi Irwandi ini tidak benar. Sama seperti sekitar 5 juta warga Aceh lainnya, Yunus tak ingin melepas harapan memiliki pemimpin yang amanah.
‘’Saya berharap kasus yang menjerat Irwandi ini tidak terbukti. Mudah-mudahan [Irwandi] bebas, tidak terbukti [korupsi] supaya Aceh tetap aman. Kalau pengelolaan uang pemerintah, kita berharap [pemimpin yang] amanah. Kalau hak ya hak, yang penting harus amanah,’’ tukas Yunus.
