Regional

Pemilu Thailand: Pencalonan Putri Ubolratana picu krisis di dalam partai

Putri Thailand dinominasikan oleh kelompok oposisi untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri pada pemilihan 24 Maret mendatang

Rhany Chairunissa Rufinaldo  | 11.02.2019 - Update : 11.02.2019
Pemilu Thailand: Pencalonan Putri Ubolratana picu krisis di dalam partai Ilustrasi: Bendera Thailand. (Foto file - Anadolu Agency)

Ankara

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Partai politik Thailand mengalami krisis setelah pada pekan lalu mencalonkan anggota keluarga kerajaan negara itu sebagai kandidat perdana menteri untuk pemilihan umum mendatang di negara itu.

Partai Raksa Chart menominasikan Puteri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak perempuan Raja Maha Vajiralongkorn Thailand, untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri untuk pemilihan yang dijadwalkan pada 24 Maret.

Partai itu didirikan oleh sekutu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan saudara perempuannya Yingluck, yang digulingkan dalam kudeta 2014.

Namun, Vajiralongkorn keberatan dengan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara itu, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusional dalam pidatonya kenegaraannya, yang kemudian memaksa sang putri untuk mencabut pencalonannya.

Partai Raksa Chart sekarang sedang mengajukan pengampunan kerajaan, lansir surat kabar Bangkok Post pada Senin.

"Partai Raksa Chart sedang mempertimbangkan apakah para eksekutifnya harus mengundurkan diri dari jabatan mereka untuk memastikan strategi pemilihannya tetap utuh setelah tindakan menominasikan putri yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata surat kabar itu.

"Rungrueng Pittayasiri menjadi anggota eksekutif pertama dari Raksa Chart yang mengajukan pengunduran dirinya dari partai," harian lokal The Nation melaporkan pada Senin.

"Masa depan partai berada di ambang pembubaran," tambah surat kabar itu.

Ubolratana, seorang lulusan MIT, adalah anggota keluarga kerajaan Thailand pertama yang menerima nominasi untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik sejak 1932.

Thailand terakhir kali mengadakan pemilihan umum pada 2014, ketika mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen pada 9 Desember 2013 setelah protes anti-pemerintah besar-besaran.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.