Pemerintah harus lincah galang dukungan internasional untuk Papua

Muhammad Nazaruddin

JAKARTA

Pemerintah harus lincah melakukan diplomasi internasional untuk penggalangan dukungan pada persoalan Papua, seperti halnya saat membantu menyelesaikan masalah Rohingya dan Palestina.

Pengamat pertahanan Andi Widjajanto pada Kamis mengungkapkan, gerakan yang menginginkan kemerdekaan Papua sudah menikmati keleluasaan berkampanye di media sosial.

Mereka menyebarkan informasi yang merugikan Pemerintah Indonesia dan berhasil melakukan internasionalisasi perjuangan kemerdekaan Papua.

Melalui cara itu, mereka mendapatkan dukungan dari publik dunia seperti di Inggris, Australia, bahkan membawa permasalahan daerah mereka ke PBB.

“Penggalangan dukungan untuk Rohingya dan Palestina bisa kita jadikan referensi,” ujar Andi.

Perkembangan terbaru, kata Andi, negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua sebagian besar adalah negara yang memberikan dukungan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem.

Untuk itu, sebut Andi, pemerintah harus bergerak cepat membantah jika ada informasi yang merugikan, karena berita yang beredar di media sosial akan segera dianggap sebagai kebenaran jika tidak segera ada klarifikasi.

“Rumusnya, jika tidak ada bantahan dalam 3,5 jam, akan jadi kebenaran,” lanjut dia.

Sejauh ini, kata Andi, ada beberapa masalah yang secara terbuka harus diakui masih terjadi di Papua. Pertama adalah soal sejarah, yaitu belum ada narasi bersama soal kesamaan identitas Papua dengan bangsa Indonesia pada umumnya.

Menurut dia, hingga kini belum ada jawaban pada beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa bangsa Papua belum ada pada 1945 saat Indonesia merdeka. Kemudian mengapa ada perang perebutan Irian Barat dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

“Karena itu, identitas Melanesia bangsa Papua, sering muncul dan dijadikan alasan untuk meminta self-determination [hak untuk menentukan nasib sendiri],” ujar dia.

Padahal, kata Andi, populasi bangsa Melanesia terbesar di Indonesia tersebar di Provinsi NTT, Maluku, dan Papua. Jumlahnya sekitar 9 juta jiwa, lebih besar dari bangsa Melanesia di kawasan Pasifik Selatan.

Masalah berikutnya adalah kekerasan yang masih sering terjadi. Menurut mantan Sekretaris Kabinet Joko Widodo ini, kasus kekerasan ini harus diproses hukum hingga tuntas, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa ada supremasi hukum di Papua.

Berikutnya adalah masalah prioritas pembangunan. Menurut Andi, pemerintah harus sering membuka dialog dengan masyarakat Papua untuk menentukan program-program pembangunan apa saja yang harus menjadi prioritas.

“Program kesejahteraan, infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia itu harus selalu didialogkan dengan orang Papua,” ujarnya.