Pizaro Gozali İdrus
14 November 2017•Update: 14 November 2017
Pizaro Gozali İdrus
JAKARTA
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengharapkan pemerintah Indonesia dapat duduk dalam meja perundingan bersama kelompok perlawanan bersenjata di Papua guna menyelesaikan konflik.
Perundingan antara kedua belah pihak diharapkan bisa menjadi jalan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua yang saat ini menginginkan kedaulatan.
‘”Saya mengharapkan Indonesia punya sikap jelas dalam masalah perundingan,” ujar Ketua AMP Frans Nawipa di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan problem Papua sudah pernah di bahas di tingkat PBB. Namun, hingga kini masalah Papua belum juga kunjung usai.
Frans berharap dunia internasional bisa membantu menyelesaikan konflik Papua. Dia mengklaim negara-negara di Pasifik turut mendukung kedaulatan Papua.
“Papua adalah wilayah sengketa. Saya mendorong masalah Papua bisa masuk dalam komite dekolonisasi PBB,” kata dia.
Persoalan Freeport
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menjelaskan meningkatnya ekskalasi konflik di Timika tak bisa dilepaskan dari eksistensi Freeport.
Menurut Juru Bicara FRI-WP Surya Anta, Freeport yang beroperasi tiga tahun sebelum Papua Barat menjadi bagian NKRI dalam Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 penuh tipu daya.
“Freeport telah mengeruk kekayaan alam yang begitu besar dengan meninggalkan kemiskinan di Papua selama 50 tahun,” ujar dia.
Menurut dia, konflik di Timika meningkat karena adanya konflik agraria antara Freeport dan pemilik tanah adat. Masyarakat menolak Freeport karaena telah melakukan kerusakan lingkungan.
“Namun konflik SARA selalu digulirkan ketika ada mobilisasi massa menuntut Freeport,” jelas dia.
Surya juga meminta aparat keamanan tidak melakukan intimidasi kepada sejumlah mahasiswa Papua di daerah. Dia mengaku asrama mahasiswa Papua di Bandung dan Manado telah didatangi polisi.
