Negara dunia hadapi konflik internal, termasuk Indonesia
Tren konflik antarnegara sepertinya sudah bergeser menjadi konflik internal, terutama konflik yang berbasis identitas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)
Ribuan masyakarat yang berasal dari kelompok Islam di Indonesia melakukan demonstrasi menuntut Mantan Gubernur Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama diadili karena dianggap menghina surah al-Maidah ayat 51. (Foto File - Anadolu Agency)
Jakarta
Shenny Fierdha
JAKARTA
Direktur Imparsial Al Araf mengatakan banyak negara saat ini lebih fokus pada konflik di internal negaranya ketimbang khawatir terhadap konflik antarnegara. Menurutnya tren konflik antarnegara sepertinya sudah bergeser menjadi konflik internal, terutama konflik yang berbasis identitas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
“Termasuk Indonesia yang rawan mengalami konflik berbasis identitas," kata Al Araf dalam workshop mengenai peran polisi dalam menjamin kebebasan beragama di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan beberapa daerah di Indonesia yang tergolong sangat rawan mengalami konflik SARA adalah Aceh, Jambi, Lampung, dan Jakarta.
Terkait konflik agama, Koordinator Staf Ahli Polri Irjen Pol. Iza Fadri mengatakan polisi sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di daerah. Dia memberi contoh masih ada kelompok yang sulit menerima perbedaan agama, adanya paham agama yang radikal, serta sulitnya mendirikan rumah ibadah di beberapa daerah tertentu.
"Ada sejumlah penyebab konflik agama yakni fanatisme, masuknya paham baru ke dalam institusi pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ekslusivitas paham tertentu yang tidak menerima paham lain," kata Iza dalam acara tersebut.
Selain itu, dia juga menyoroti maraknya situs atau media sosial yang menyebar isu kebencian dan SARA, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan dalam mendirikan rumah ibadah, lemahnya sanksi dan aturan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan, serta kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap ormas tersebut, juga berkontribusi terhadap munculnya konflik agama.
"Penegakan hukum Polri harus dimaknai sebagai senjata pamungkas untuk menciptakan keteraturan sosial yang lebih solid," kata Iza.
Selama dua hari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Imparsial hari ini menggelar workshop mengenai peran polisi dalam menjamin kebebasan beragama. Workshop ini dihadiri puluhan anggota kepolisian.
){kind=link}