Kunjungan pejabat partai komunis Vietnam tak bahas ideologi

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong akan berkunjung ke Indonesia 22-24 Agustus mendatang. Kunjungan ini, ujar Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya, merupakan kunjungan kenegaraan, bukan organisasi partai.

“Dalam sistem politik Vietnam, Sekjen PKV merupakan pimpinan tertinggi, di atas presiden dan perdana menteri. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan, ini lazim dalam hubungan bilateral,” ujar Desra, Senin.

Desra menilai tak perlu juga ada kekhawatiran soal ideologi komunisme yang diusung Vietnam. Toh, ada negara lain pengusung ideologi komunisme selain Vietnam. “Itu tidak masalah,” ujarnya.

Terlebih, lanjutnya, Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak 27 Juni 2013. Negara ini memiliki angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara, sebesar 6%. Nilai perdagangan Indonesia-Vietnam pun tercatat USD 6,2 miliar. Sementara, investasi Indonesia di Vietnam berkisar USD 2 miliar di sektor properti, makanan, obat-obatan dan bahan kimia. 

Pada kunjungan tersebut, Sekjen PKV yang didampingi beberapa menteri dan pelaku bisnis Vietnam akan bertemu dengan Presiden RI, pimpinan MPR-DPR, dan akan berbicara di forum bisnis dan akademis. Keduanya juga akan membahas peningkatan kerja sama di sektor maritim, perikanan, perdagangan, investasi, dan tindak lanjut perundingan Zona Ekonomi Eksklusif. Kunjungan ini diharapkan menghasilkan MoU bidang pembangunan desa, dan kerja sama antara Badan Keamanan Laut Indonesia dengan Vietnam Coast Guard.

Vietnam yang saat ini menjabat sebagai ketua APEC juga akan mengundang Presiden Joko Widodo secara langsung untuk menghadiri APEC Economic Leader Summit, 11-12 November nanti di Vietnam.

“Dalam konteks ASEAN, pertemuan ini akan semakin memperkuat peran kedua negara dalam menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community,” ujar Desra.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi mengatakan bahwa kunjungan Sekjen PKV dapat mendorong penyelesaian sejumlah persoalan, khususnya terkait ZEE. Indonesia tidak punya wilayah perbatasan langsung dengan Vietnam, hanya wilayah pengelolaan laut, khususnya dalam pengelolaan ikan.

“Insiden yang melibatkan nelayan kedua negara sering terjadi. Kerja sama dengan Vietnam Coast Guard diperlukan untuk mengurangi insiden, selama ZEE belum ada kesepakatan,” ujar Ibnu.

Selain itu, saat ini Indonesia dan Vietnam memiliki kerja sama di bidang pertahanan. Beberapa waktu ke depan, Menteri Pertahanan Vietnam akan menyusul berkunjung ke Indonesia. 

“Vietnam punya fasilitas perawatan pesawat buatan Rusia. Dari segi biaya, [perawatan pesawat di Vietnam] sepertiga kali lebih hemat dari biaya perawatan di Rusia. Pembahasan kerja sama sudah dilakukan awal tahun ini, tinggal pelaksanaannya saja,” kata Ibnu.

Ini adalah kunjungan pertama Sekjen Vietnam sejak Februari 1959 lalu. Pada kunjungan sebelumnya, Sekjen PKV masih dijabat Ho Chi Minh. Selain Sekjen, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung juga pernah berkunjung ke Indonesia pada 2011, sementara Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Ibu Negara Mai Tinh Hanh ke Jakarta di 2013.